Inionline.id – Para pengunjuk rasa yang berkemah di luar parlemen pada hari Senin (04/07) menuntut pertemuan dengan Perdana Menteri Irakli Garibashvili, setelah para pemimpin Uni Eropa menyatakan negara itu masih harus melakukan banyak langkah reformasi guna mengamankan pencalonan negara itu sebagai anggota Uni Eropa.
Mereka menuntut pemerintah mengundurkan diri, jika tidak mampu memenuhi tuntutan Uni Eropa. Ratusan pengunjuk rasa mengatakan akan bertahan di luar gedung parlemen sampai pemerintah menemui delegasi mereka.
Para demonstran menuntut ketegasan pemerintah Georgia dalam upaya menjadikan negara itu anggota resmi Uni Eropa secepatnya. Mereka juga berjanji akan tetap melakukann aksi damai. Mereka juga menyajikan informasi film-film pro-Eropa kepada orang yang lewat.
“Kami ingin menunjukkan kepada Eropa bahwa kami bersedia untuk tetap konstruktif sampai akhir dan menunjukkan budaya Eropa dalam tindakan, meskipun kami sangat kecewa dengan pihak berwenang,” kata salah satu penyelenggara demonstrasi, Giga Makarashvili.
Tuntutan para pengunjuk rasa datang di tengah meningkatnya ketegangan regional yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina, yang telah memperkuat tuntutan di Georgia untuk integrasi yang lebih cepat dengan Eropa.
Warga Georgia tuntut reformasi menyeluruh
Unjuk rasa yang dimulai pada hari Minggu (03/07) adalah yang ketiga dalam beberapa pekan terakhir. Banyak warga Georgia menganggap pemerintahnya kurang serius menaggapi tuntutan Uni Eropa, sehingga Komisi Eropa baru-baru ini tidak merekomendasikan pemberian status kandidat. Uni Eropa terutama menuntut langkah serius di bidang penanggulangan korupsi dan memperkuat supremasi hukum dan perlindungan kelompok minoritas.
Pada Minggu malam, lebih dari 35.000 demonstran berkumpul di luar gedung parlemen dan memblokir lalu lintas di jalan utama yang melalui ibukota Georgia, Tbilisi. Penyelenggara aksi protes juga meminta Bidznia Ivanishvili – pendiri partai yang berkuasa saat ini di negara itu – untuk “melepaskan kekuasaan eksekutif dan mentransfernya secara konstitusional, kepada pemerintah kesepakatan nasional.”
Mantan Perdana Menteri Bidznia Ivanishvili adalah orang terkaya Georgia dan secara luas diyakini punya pengaruh besar pada pemerintahani, meskipun tidak memiliki peran politik resmi.
Tertinggal dari Ukraina dan Moldova
Penyelenggara aksi protes mengatakan, kabinet baru kesepakatan nasional harus dibentuk untuk “melaksanakan reformasi yang disyaratkan oleh Uni Eropa, yang secara otomatis akan membawa kita status calon anggota Uni Eropa.”
Parlemen Eropa bulan lalu mengeluarkan resolusi tidak mengikat untuk menjatuhkan sanksi pribadi pada Bidznia Ivanishvili karena “perannya yang merusak” dalam kehidupan politik dan ekonomi Georgia.
Georgia mengajukan keanggotaan Uni Eropa bersama dengan Ukraina dan Moldova hanya beberapa hari setelah Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari lalu. Sementara para pemimpin Uni Eropa memberikan status kandidat resmi kepada Ukraina dan Chisinau pada bulan Juni, mereka mengatakan Tbilisi harus mengatasi masalah yang belum terselesaikan sebelum dapat dipertimbangkan.
