Bandung, Inionline.id – Data 2020 terkait Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Jabar tercatat 4 persen, jauh lebih baik dibandingkan dengan nasional 6,8 persen. Hal ini didukung oleh ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang relatif lebih baik dibandingkan berbagai provinsi lain di Indonesia.
Infrastruktur menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modal di Jawa Barat, antara lain kawasan industri, jalan tol, jalur kereta api, bandara, dan pelabuhan yang terus dikembangkan, serta dukungan kebijakan dan berbagai insentif yang memberikan kemudahan bagi investor.
Berdasarkan ICOR tersebut, berinvestasi di Jabar relatif lebih efisien, yakni untuk menambah 1 persen pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, hanya diperlukan peningkatan investasi sekitar 4 persen. Efisiensi investasi ini menyebabkan Jawa Barat menjadi kontributor utama investasi nasional.
Pada semester I/2021 realisasi investasi Jabar merupakan yang tertinggi secara nasional mencapai Rp72,50 triliun bersumber dari PMA 61,06% dan PMDN 38,94%.
Khusus permasalahan infrastruktur, anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Mochamad Ichsan Maoluddin justru menyoroti secara tajam khususnya sisi penganggarannya.
Bahkan setelah rapat KUA PPAS yang dimulai Senin (18/10/21) hingga Selasa (19/10/21) secara index pemaparan para dinas yang menjadi mitra kerja Komisi IV memang cukup bagus namun fakta di lapangan nyatanya tidak sesuai index-index yang dilaporkan.
Untuk postur anggaran khusus infrastuktur di tahun 2022 pun dinilai kurang, sehingga Komisi IV tidak over estimate karena kenyataan di lapangan tidak sesuai dan anggaran banyak yang terpangkas.
“Harus ada unsur kolaboratif ketika penganggaran sedangkan gubernur selama ini tidak menjalankan konsep kolaboratif denngan baik dan benar,” kata M Ichsan, Rabu (20/10/21).
Kemudian kolaborasi antar dinas, misal jalan tambang Parung Panjang Bogor di 2022 dimana sepanjang 10 kilometer masuk ranah jalan provinsi Jawa Barat, 2 kilometer sisanya masuk jalan kabupaten Bogor.
“Tahapnya sudah dibebaslkan, lalu penganggarannya harus kolaboratif dari binamarga, esdm, dengan target ditahun ini terbentulnya konsorsium antara pemda dengan pengusha tambang, itu harus dilakukan karena siapapun yang mengambil keuntungan tambang wilayah itu harus terlibat didalamnya, ini juga bagian dari janji kampanye Gubernur Jabar yaitu jalan tambang Parung Panjang,” ungkap M Ichsan.
Berdasarkan masalah-masalah infrastruktur tersebut, serta kurangnya keberpihakan Gubernur Ridwan Kamil kepada sektor infrastruktur maka Komisi IV akan membuat nota komisi dimana nantinya nota tersebut akan bermuara di Bappeda Jawa Barat.
