Inionline.id – Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk tidak buru-buru pointing fingers pada orang lain terkait kisruh internal di partainya. Hal ini menanggapi pernyataan AHY bahwa ada gerakan politik yang dilakukan pejabat di lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo yang berupaya mengambil alih kepemimpinan AHY secara paksa.
Teranyar, Demokrat menyebut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai pihak di balik upaya ‘kudeta’ kepemimpinan AHY di partai berlambang mercy.
“Soal statementnya mas AHY barusan, saya rasa Partai Demokrat terlalu cepat menunjuk pihak lain atau pointing fingers atas urusan partainya sendiri. Menurut saya, sebaiknya urusan internal partai diselesaikan dari internal dulu,” ujar Sahroni dalam keterangannya pada wartawan hari ini (1/2).
Sahroni menyebut, AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, bersama-sama dengan adiknya Ibas Yudhoyono sebagai Waketum dan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina tentunya memiliki power yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri,
“Kan Mas AHY, Mas Ibas dan Pak SBY tentunya memiliki power yang sangat tinggi di Partai Demokrat sehingga seharusnya masalah internal seperti ini bisa mereka selesaikan sendiri. Pasalnya, pernyataan Mas AHY ini tentunya selain menimbulkan kekisruhan di publik juga sebenarnya bisa membuka aib sendiri,” ujar Sahroni.
Diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengendus adanya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan sejumlah pihak salah satunya dari lingkungan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut diketahui AHY pada sepuluh hari yang lalu dari laporan aduan para pimpinan dan kader partainya yang diduga melibatkan pihak luar atau eksternal partai dilakukan secara sistematis.
“Gabungan dari pelaku gerakan ini Ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo,” beber AHY.
