Inionline.id – Pemerintah Australia kini menyiapkan bantuan tunai senilai $25.000 (sekitar Rp 250 juta) kepada warganya yang ingin merenovasi atau membangun rumah. Tujuannya, mendorong kembali aktivitas di sektor konstruksi perumahan yang terpukul selama pandemi COVID-19.
Skema bernama HomeBuilder ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin membangun rumah baru yang nilainya tidak lebih dari $750 ribu.
Sedangkan untuk renovasi rumah yang sudah ada, Anda harus mengeluarkan biaya sendiri antara $150 ribu hingga $750 ribu, sebelum mendapatkan bantuan tunai ini. Rumah yang direnovasi pun nilainya tidak boleh lebih dari 1,5 juta dolar.
Pemerintahan PM Morrison mengharapkan sedikitnya 27.000 pemilik rumah atau pekerja sektor perumahan bisa mengakses skema ini.
Biro Statistik Australia (ABS) mencatat, ada sebanyak 7,7 juta tempat tinggal pribadi yang ada di Australia saat ini.
PM Morrison menyatakan, program ini bertujuan membantu lebih dari satu juta pekerja di sektor bangunan dan akan berlaku selama sembilan bulan ke depan.
Menurut data di Australia sebelum pandemi COViD-19, industri konstruksi mempekerjakan sekitar 1 orang dari 10 tenaga kerja yang ada.
Itu sebabnya, Pemerintahan PM Morrison secara khusus menargetkan sektor ini karena potensi penyerapan tenaga kerja yang besar.
Selain itu, juga didasarkan atas perkiraan kekurangan pasokan sekitar 30 ribu rumah hunian baru untuk periode semester kedua 2020.
Warga sudah bisa mengajukan permohonan bantuan ini mulai sekarang hingga 31 Desember mendatang, dengan syarat proyek harus dikerjakan dalam jangka waktu tiga bulan dari tanggal kontrak kerja.
Apakah Anda memenuhi syarat?
Namun sejumlah kalangan menilai program Pemerintahan PM Morrison ini terlalu ketat, sehingga tidak akan mencapai sasaran yang lebih dibutuhkan saat ini.
Pemimpin Oposisi Anthony Albanese menyebut syarat-syarat untuk program ini terlalu berat bagi kebanyakan warga.
“Tidak ada orang di luar sana yang memiliki dana $150 ribu hanya untuk merenovasi rumah mereka,” ujarnya.
Ia menggambarkan, dengan skema yang ada, orang harus melakukan renovasi kamar mandi yang sangat mewah hanya demi mencapai nilai kontrak minimal yang disyaratkan.
Sedangkan Pemimpin Partai Hijau Adam Bandt menyebut bantuan tunai ini hanya akan menggunakan uang negara untuk keuntungan pribadi segelintir warga dan justru berpotensi membuat krisis tunawisma semakin memburuk.
Dewan Layanan Sosial Australia (ACOSS) juga mengkritik program ini dan memperingatkan bahwa dananya seharusnya ditujukan bagi sektor perumahan sosial.
“Program ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang berpenghasilan menengah dan tinggi yang mampu melakukan renovasi. Tapi tidak ada manfaat sosialnya,” katanya.
“Kita masih mengalami kekurangan perumahan sosial,” tambahnya.