Bandung, Inionline.Id – Pasca penandatanganan dan persetujuan bersama pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar Tahun Anggaran (TA) 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang berlangsung pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (23/11/20).
Ridwan Kamil menyatakan pemulihan ekonomi dan penanggulangan COVID-19 menjadi prioritas pembangunan Jabar pada 2021.
“APBD Provinsi Jawa Barat sudah disetujui, sedang kita kirim ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) untuk evaluasi Mendagri (Menteri Dalam Negeri),” ucap Kang Emil.
Kang Emil menyatakan, pihaknya akan mengurangi belanja daerah dengan menerapkan sistem digital dalam berbagai urusan pemerintahan pada 2021. Dengan penerapan sistem digital, kata ia, Pemda Provinsi Jabar dapat menghemat belanja daerah ratusan miliar.
“Kita juga terus mencari sumber-sumber (pendapatan daerah), walaupun pendapatan kita turun. Jadi, saya sudah memerintahkan pengurangan banyak sekali belanja pemerintah. Salah satu contoh semua urusan tahun depan akan digital untuk menghemat ratusan miliar yang biasa kita belanjakan untuk ATK (Alat Tulis Kantor) dan lain-lain. Ini adalah keharusan kewajiban yang akan menjadi pola hidup dalam pembangunan di Jawa Barat,” katanya.
Menanggapi pernyataan Emil, anggota komisi III DPRD Jawa Barat, Erni Sugiyanti mengatakan Pelaksanaan e-budgeting sesungguhnya sudah dimulai sejak periode yang lalu lewat RKPD online yang terus disempurnakan menjadi e-budgeting.
“Prinsip transparansi dan efisiensi tentunya menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Juga perbaikan koordinasi program antar derah bisa diliat secara baik saat berjalannya e-budgeting,” tutur Erni.
Politisi PKB ini pun menambahkan bahwa DPRD Jawa Barat akan mencari tahu apakah melalui e-budgeting 2021, Pemprov Jabar bisa lebih efisien atau tidak.
“Dprd akan terus mengawal proses pelaksanaan pembangunan jabar baik itu melalui e-budgeting dengan tujuan efisiensi maupun melihat langsung apakah kebutuhan masyarakat dapat ditampung dan direspon dengan cepat melalui sistem ini,” tutup Erni. (JC)
