Bekasi, Inionline.id – Anggota DPRD Jawa Barat daerah pemilihan (dapil) Kota Bekasi-Depok Asep Arwin Kotsara nampak geram menerima curhatan seorang ibu yang mengadu bahwa di wilayahnya diduga ada oknum yang mengancam masyarakat akan mencabut PKHnya bila tidak memilih caleg dari partai tertentu.
Hal ini diungkapkan oleh ibu Suriati dari Jatirahayu yang hadir diacara reses II tahun sidang 2023-2024 yang berlokasi di Kota Bekasi, Jum’at (19/01/2024).
Merespon hal tersebut, Asep Arwin mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial.
“Diduga di luar pulau Jawa, program PKH ini adalah program yang paling dekat dengan masyarakat, maka kadang oleh oknum digunakan untuk mengultimatum penerimanya,” ujarnya.
“Saya menyayangkan netralitas program tersebut, harusnya program yang datangnya dari pemerintah tidak usah dijadikan alat politik,” tukasnya.
Pria yang maju kembali ke DPRD Jabar pada 14 Februari 2024 mendatang ini berharap agar masyarakat tidak perlu khawatir akan ancaman-ancaman oknum yang menyinggung soal PKH.
“Janganlah jadikan PKH alat untuk memenangkan caleg, partai atau capres tertentu,” tandasnya.
