Inionline.id – Presiden Joko Widodo menegaskan belum memutuskan pengganti Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej untuk mengisi posisi wakil menteri hukum dan hak asasi manusia (Wamenkumham).
“Belum, belum (saya putuskan),” kata Jokowi usai meninjau proyek Stasiun MRT Monas, Jakarta Pusat, Jumat (15/12).
Eddy Hiariej telah diberhentikan dari Wamenkumham usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Jokowi sebelumnya pemberhentian Eddy melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 57/M tentang pemberhentian Wakil Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 7 Desember 2023 lalu.
Keppres itu keluar usai Eddy Hiariej telah menyampaikan surat pengunduran dirinya ke Jokowi melalui Kementerian Sekretariat Negara pada Senin, 4 Desember 2023.
Pada Jumat (8/12), KPK mengumumkan penetapan status tersangka Eddy ke publik. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut Eddy seperti mafia hukum.
“Ini yang istilahnya mafia hukum atau apa dan sebagainya. Kan seperti itu kejadiannya. Tidak saja orang-orang yang mempunyai kewenangan yang bisa mengatur, tetapi pihak di luar pun kadang-kadang bisa mengatur. Sepanjang itu tadi, ada harga dan cocok, ya sudah terjadilah di situ. Kan begitu,” ujar Alex di Jakarta, Jumat.
Namun, Eddy tak tinggal diam. Ia mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
