Seruan Gencatan Senjata di Gaza dari Jokowi Cs Ditolak Joe Biden

Internasional357 views

Inionline.id – Presiden Amerika Serikat Joe Biden menolak seruan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina meski desakan komunitas global, salah satunya dari Presiden Indonesia Jokowi menguat belakangan ini.

Dalam sebuah op-ed yang diterbitkan Sabtu (18/11), Biden mengatakan gagasan gencatan senjata tidak akan menciptakan perdamaian atas situasi di Gaza.

“Selama Hamas berpegang teguh pada ideologi kehancurannya, gencatan senjata bukanlah perdamaian. Bagi anggota Hamas, setiap gencatan senjata adalah waktu yang mereka manfaatkan untuk membangun kembali persediaan roket mereka, memposisikan kembali pejuang, dan memulai kembali pembunuhan dengan menyerang orang tidak bersalah lagi,” kata Biden dalam artikel di Washington Post.

Biden mengatakan tujuannya saat ini ialah memastikan untuk tidak cuma menyetop perang hari ini, tetapi mengakhiri masalah itu untuk selamanya. Ia juga ingin memutus siklus kekerasan di Gaza yang tiada henti, serta membangun sesuatu yang lebih kuat di Gaza dan di seluruh Timur Tengah sehingga sejarah tidak terus berulang.

Biden juga menyerukan Israel untuk menghormati hukum humaniter internasional dan meminimalisir jatuhnya korban sipil dalam aksinya di daerah kantong Palestina itu.

Dia mengaku telah menasehati para pejabat Israel selama perjalannya ke Tel Aviv agar tidak membiarkan rasa sakit dan kemarahan menyesatkan mereka untuk membuat kesalahan yang kita sendiri telah buat di masa lalu.

Dalam kesempatan itu, Biden pun menyebut solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk mengatasi konflik menahun di kawasan tersebut. Dia turut menyatakan bahwa di Gaza harus ada pemerintahan di bawah kendali Otoritas Palestina.

“Ketika kita berjuang untuk perdamaian, Gaza dan Tepi Barat harus dipersatukan kembali di bawah struktur pemerintahan tunggal, pada akhirnya di bawah Otoritas Palestina yang direvitalisasi, karena kita semua bekerja menuju solusi dua negara,” tulisnya.

Selain soal Gaza, Biden juga menyoroti konflik di Tepi Barat belakangan yang dilakukan Israel terhadap warga sipil.

Dia menegaskan AS siap mengeluarkan larangan visa bagi para pelaku kekerasan di Tepi Barat.

“Saya telah bicara tegas dengan para pemimpin Israel bahwa kekerasan ekstremis terhadap warga Palestina di Tepi Barat harus dihentikan dan bahwa mereka yang melakukan kekerasan harus bertanggung jawab,” tulis dia.

Sejak agresi Israel di Gaza diluncurkan 7 Oktober lalu, komunitas internasional berulang kali menyerukan agar gencatan senjata segera dilakukan di daerah kantong tersebut.

Desakan ini tak cuma ditujukan kepada Israel selaku pihak berkonflik, tetapi juga Amerika Serikat yang menjadi sekutu terbesar Negeri Zionis.

Seruan salah satunya disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan Biden beberapa waktu lalu..

Jokowi  meminta Biden untuk berbuat lebih banyak guna mengakhiri agresi militer Israel ke Jalur Gaza, Palestina. Salah satu desakan ini yaitu meminta AS membantu mewujudkan gencatan senjata.

Namun saat ditanya bagaimana respons Biden atas desakan Indonesia terkait gencatan senjata, Jokowi enggan merespons lebih lanjut.

“Ya tanyakan kepada Presiden Biden,” tutup Jokowi.

Selain Jokowi, seruan juga disampaikan Brunei, dan Malaysia. Bersama-sama Indonesia, mereka juga menyerukan gencatan senjata kemanusiaan secara cepat, tahan lama, dan berkelanjutan di Gaza.

Mereka menyerukan hal itu kala menghadiri pertemuan puncak dua hari forum APEC Economic Leaders’ Golden Gate Declaration di San Francisco, Jumat (17/11) waktu setempat.

“Kami menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang segera, tahan lama, dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan di Jalur Gaza,” bunyi pernyataan bersama tersebut.

Ketiga negara menyatakan bahwa seruan ini dikeluarkan untuk memberikan refleksi yang lebih baik dan adil di tengah diskusi mengenai situasi Gaza dalam forum internasional tersebut.

“Kami mencatat dengan keprihatinan yang mendalam atas penderitaan manusia yang luar biasa dan dampak buruk dari perang dan konflik di seluruh dunia. Kami menggarisbawahi bahwa konflik dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap ekonomi global,” lanjut pernyataan bersama itu.