Inionline.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
Namun demikian, AHY menegaskan keputusan bacawapres merupakan wewenang mutlak Prabowo. Usulan itu AHY sampaikan saat memimpin Rapat Pleno Pengurus DPP di Aula Yudhoyono DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/10) siang.
“Demokrat tidak mengusulkan kader utamanya. Tapi, kita kemudian menyampaikan, baik juga untuk dipikirkan, nama Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dengan sejumlah faktor dan pertimbangan,” kata AHY dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/10).
AHY mengatakan dalam rapat pleno kali ini terdapat dua agenda utama. Pertama perkembangan situasi politik terkini terkait pemilihan Presiden, sementara agenda kedua mengenai pemilihan anggota legislatif.
AHY menyebut setelah Demokrat mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres, mereka mendapatkan respons publik secara positif. Ia mengatakan ada sekitar 60 persen yang mengatakan bahwa sudah tepat Partai Demokrat keluar dari koalisi sebelumnya. Sekitar 54 persen mengatakan sudah tepat Partai Demokrat berada di koalisi saat ini mendukung Capres Prabowo Subianto.
“Mari tetap kita fokus bagaimana memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8,” kata dia.
AHY juga menyinggung mengenai pertemuan antara Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (2/10) lalu.
Ia menyebut pertemuan itu salah satunya juga didorong oleh elite pimpinan partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM). AHY tak membantah apabila pertemuan kedua tokoh itu juga membahas urusan Pilpres 2024.
“Yang pasti tidak benar jika ada informasi yang beredar kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling. Bahwa jika kita mendukung cawapres tertentu, maka Demokrat akan mendapat jatah menteri. Tidak benar 100 persen tidak ada pembicaraan terkait itu,” tegasnya.
Adapun perihal isu reshuffle alias kocok ulang? AHY menegaskan bahwa terkait urusan kabinet tentu semua itu menjadi hak prerogatif Presiden.
“Jadi hanya Bapak Presiden yang bisa mengutarakan hal itu,” lanjutnya.
Sementara untuk agenda Pileg 2024, AHY meminta semangat kader untuk terus turun ke bawah dan bertemu rakyat untuk mendengarkan aspirasi mereka.
“Saya hanya mengingatkan, jangan sampai jumlah baliho lebih banyak daripada jumlah suara di TPS,” ujar AHY.
