Inionline.id – Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan merespons tuduhan tak akan melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) jika terpilih jadi presiden lewat Pilpres 2024.
Anies memberi pernyataan itu pada acara Intrigue yang disiarkan akun YouTube Rhenald Kasali, Rabu (2/8). Mulanya Rhenald selaku pembawa acara menanyakan tanggapan Anies soal anggapan tersebut.
Merespons itu, Anies menyebut dirinya pernah menghadapi anggapan serupa kala ia masih jadi calon Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, ia dianggap tak akan melanjutkan program-program gubernur sebelumnya.
“Jadi saya ketika dengar begini ini persis seperti Jakarta kemarin, sama jadi selalu dan sekarang saya bisa jawab,” kata Anies di Akun YouTube Rhenald Kasali, dikutip Jumat (4/8).
Anies menyebut ia enggan mengandai-andai soal masa depan. Menurutnya, membahas masa depan tak memerlukan bukti. Oleh karenanya ia pun meminta publik untuk melihat rekam jejaknya selama memimpin Jakarta.
Ia mencontohkan, saat menjabat gubernur, ia mengklaim dirinya melanjutkan program penataan kampung yang dulu digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat jadi Gubernur.
Anies lantas menyinggung nama Ahok dan Djarot seraya mengajak publik membandingkan kedua nama itu dengan dirinya, siapa yang paling melanjutkan program sosok yang kini jadi Presiden RI itu.
“Saya sekarang selalu menawarkan begini, mau lihat siapa yang lebih meneruskan apa yang dikerjakan Jokowi di Jakarta? boleh dibandingkan gubernur setelah Pak Jokowi ada Pak Basuki, Pak Djarot, lalu ada Anies. Terkait dengan program-program rakyat banyak mana yang paling dilanjutkan,” tegas dia.
Selain program penataan kampung, selama kepemimpinannya Anies mengklaim juga melanjutkan program integrasi transportasi umum di ibu kota.
“Semuanya satu sistem. Artinya, payment-nya sama, rutenya integrasi, ketiga management-nya terintegrasi,” ujarnya.
Selanjutnya, Anies menegaskan kalaupun ada program yang ia ubah, maka perubahan itu mengarah pada perubahan yang lebih baik. Ia mencontohkan, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang pertama kali digagas oleh Jokowi-Ahok ia ubah menjadi KJP Plus.
“Jadi memang perubahan, tapi plus, lebih luas jangkauannya, lebih fleksibel pemanfaatannya,” ucap Anies.
Merespons itu, Rhenald pun bertanya ke Anies, apakah maksudnya ia akan memperlakukan IKN selayaknya KJP Plus. Anies menjawab ia akan melihat dulu apa kelebihan dari proyek itu.
“Kita harus lihat besok ya pak ya, apa plusnya,” kata dia.
Meski demikian, Anies berpendapat apabila publik menilai suatu proyek dapat memberikan manfaat yang besar ke mereka, maka publik pula lah yang akan menolak jika proyek itu dihentikan.
“Tapi saya lihat begini, semua yang memberikan manfaat kepada publik besar ya kalau diberhentikan, publik yang protes pak. Pak jadi gini, program yang baik itu saya yakin yang jaga itu publik,” tegas Anies.
