Inionline.id – Sejumlah orang tua murid bersama Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (Kopaja) menggelar demonstrasi soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/6).
Aksi demonstrasi dimulai pukul 11.00 WIB. Mereka memprotes sistem PPDB yang dianggap diskriminatif.
“Dalam PPDB ini terjadi masih melakukan sistem seleksi sehingga terjadi masih terjadi diskriminasi,” kata Taufan, salah satu orang tua murid.
Taufan menyebut sistem PPDB saat ini membuat banyak murid tidak diterima di sekolah negeri, sehingga terpaksa harus masuk sekolah swasta.
Dalam poster yang dibawa massa aksi, mereka menulis bahwa setengah lulusan SD tidak tertampung di SMP Negeri. Lalu, sebanyak dua per tiga lulusan SMP tidak tertampung SMA atau SMK negeri.
Taufan mengatakan tidak semua orang tua siswa mampu menyekolahkan anak di sekolah swasta. Dia mengingatkan hak pendidikan harusnya dijamin oleh pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Perda DKI Nomor 8 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan mewajibkan pemerintah daerah menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun.
“Konstitusi menjamin anak-anak Indonesia untuk bisa bersekolah dengan tanpa dipungut biaya, yang berlaku untuk semua anak Indonesia,” kata dia.
Perwakilan Kopaja Ubaid Matraji menyinggung soal alokasi dana APBD untuk pendidikan. Ia menyebutkan APBD DKI Jakarta tahun 2023 mencapai 83,7 triliun, tapi hanya 17 persen yang dialokasikan untuk pendidikan.
Ubaid mengaku paham banyak kebutuhan yang harus ditutupi oleh APBD, salah satunya anggaran belanja pegawai. Namun, selama ini tidak tahu sebetulnya berapa besar uang yang dibutuhkan untuk hal tersebut. Karena itu, pihaknya ingin bertemu langsung dengan Pemprov dan DPRD DKI.
“Walaupun sebenarnya juga bukan pengambil kebijakan mutlak karena ada teman-teman DPRD yang akan duduk akan memutuskan soal anggaran pendidikan,” kata Ubaid.
“Jadi sekali lagi kami datang kemari ingin dengar langsung betulkah mereka nggak punya uang? Betulkah mereka nggak punya uang seperti itu?” imbuhnya.
Ubaid pun menilai PPDB bersama untuk tingkat SMA/SMK yang diinisiasi Pemprov DKI tak jadi solusi. Lewat PPDB bersama yang dimulai 19-23 Juni itu, siswa bisa memilih sekolah swasta dan akan dibiayai pemprov.
Namun, menurut dia, PPDB bersama belum menjawab keresahan orang tua dan jadi solusi bagi siswa yang tidak lolos PPDB. Sebab, skema PPDB bersama hanya menampung empat persen dari total siswa yang tidak lolos PPDB tingkat SMA/SMK sebelumnya.
“PPDB bersama itu hanya sebuah janji janji itu yang kalo dilihat, hanya mampu menampung empat persen dari total kebutuhan,” ujarnya.
