Inionline.id – Sebanyak 77 pendamping Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kota Bogor mengikuti peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan skill dalam menyukseskan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Bogor di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor, Selasa (20/6/2023).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Fahrudin menjelaskan, tugas yang dijalani pendamping KPM sangat berat sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas, skill dalam berkomunikasi, berkoordinasi dan pendekatan agar tujuan program pengentasan kemiskinan bisa berjalan dengan baik dan terwujud.
“Tidak mungkin para pendamping ini bisa memberikan pendampingan yang efektif kalau masalahnya belum selesai. Dengan peningkatan kapasitas serta keterampilannya diharapkan bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas yang diamanahkan,” kata Fahrudin.
Selain mendampingi dan menyukseskan program yang pada intinya mengentaskan kemiskinan, tugas lainnya adalah menjamin distribusi bantuan sesuai regulasi. Selanjutnya meningkatkan taraf hidup para PKH keluar dari belenggu kemiskinan, meng-graduasi, membantu manajemen keuangan dan yang lainnya.
Fahrudin menambahkan, serapan anggaran 2023 sebesar Rp 96 miliar dengan rincian sekitar Rp 24 miliar per triwulan.
“Jika fokus pada upaya pengentasan kemiskinan, maka sangat luar biasa. Besar sekali dalam meningkatkan taraf hidup para KPM dengan personil yang kompeten dan hebat,” ujar Fahrudin.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah menyebut, para pendamping PKH sebagai ujung tombak dalam membantu program pengentasan kemiskinan di Kota Bogor perlu diberikan peningkatan kapasitas mengingat kondisi yang dihadapi saat pendampingan bagi KPM berbeda-beda dan penuh dinamika.
“Sasaran PKH adalah keluarga yang rentan dengan ekonomi yang kurang mampu, ada anak balita dan usia sekolah, ditambah lagi ada lansia serta disabilitas. Di Kota Bogor, lansia sudah diatas 10 persen. Bisa dibayangkan semua kondisi tersebut yang dihadapi para pendamping PKH, paling tidak dengan peningkatan kapasitas dan keilmuannya dimiliki para PKH bisa menjadi modal. Untuk itu keilmuannya harus di update terus agar ikatan para PKH dengan pendampingnya menjadi lebih dekat, ini adalah tantangan terbesar,” kata Sekda.
Identifikasi, penyaluran secara tepat, pendampingan dan meningkatkan harkat martabat para PKH sehingga ekonominya bisa tumbuh secara mandiri menjadi poin-poin yang ditegaskan Syarifah.
Jumlah PKH yang awalnya 29 ribu menjadi 34 ribu merupakan angka atau indikator. Untuk itu kata Syarifah, dibutuhkan cleansing data melalui aplikasi yang sudah ada.
