Inionline.id – Dalam beberapa bulan ke depan sebanyak 18 bupati/wali kota di Jawa Timur akan berakhir masa jabatannya. Selanjutnya, belasan kabupaten/kota itu akan dipimpin Penjabat (Pj) hingga ada bupat/wali kota definitif hasil Pilkada 2024.
Hal itu dikatakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat membuka rapat kerja komisariat wilayah (Raker Komwil) IV ke 18 tahun 2023 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tahun 2023.
“Ini adalah pengalaman baru bagi seluruh daerah yang dipimpin oleh PJ pada saat selesai masa periodesasinya, itu akan menjadi bahan yang serius,” kata Khofifah, Kamis (22/6).
Kabupaten/kota itu antara lain, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Bojonegoro.
Selanjutnya, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Malang, Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto, Kabupaten Sampang, Kota Madiun, Kota Kediri dan Kota Probolinggo.
Mereka akan secara bertahap habis masa jabatannya pada September hingga Desember 2023. Selanjutnya daerah-daerah itu akan dipimpin oleh Pj hingga ada kepala daerah definitif.
Khofifah berharap hal ini menjadi bahasan serius Apeksi dalam rapat kerja. Tujuannya agar para penjabat daerah mampu merumuskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025. Sekaligus, perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Harus ada referensi dan panduan yang bisa memberikan guidance untuk menjamin bahwa sustainable development itu bisa terguarantee,” katanya.
“Jadi keberlanjutan pembangunan harus tetap bisa digaransi oleh para PJ di mana RPJMD nya sudah selesai di 2024, tetapi harus merumuskan pembangunan lengkap RKPD dan RAPBD tahun 2025,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua umum Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku tengah menyiapkan sejumlah rekomendasi untuk dibicarakan dalam rapat kerja nanti.
Jelang Rakernas Apeksi di Makassar, dia tengah melakukan konsolidasi untuk menyelenggarakan berbagai pertemuan di tingkat wilayah dari komwil I sampai Komwil VI.
“Kami bersiap-siap menyampaikan rekomendasi di rakernas, nanti ada banyak substansi yang akan kami kawal. Intinya kami mengkritisi menurut kami otonomi ini harus dikawal betul kalau enggak bisa meleset kalau enggak bisa tergelincir,” ucapnya.
