Inionline.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) masih belum membahas secara menyeluruh wacana pemindahan pusat pemerintahan Ibu kota dari Kota Bandung ke daerah lain.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari menegaskan, hingga saat ini wacana pemindahan ibu kota masih belum dibahas secara serius di DPRD Jabar.
“Saya harus tegas. Kalau ngobrol-ngobrol pemindahan ibu kota, apakah itu sudah masuk dalam rencana perda, apakah itu juga masuk dalam bahasan. Sampai saat ini belum dibahas,” kata Ineu, Sabtu (20/8/2022).
Ineu menambahkan, DPRD Jabar kini masih membahas APBD 2023 pascapandemi. Selain itu, ada juga program prioritas gubernur yang harus dikejar dalam masa terakhir jabatannya.
“Sudah tinggal 11 bulan lagi. Artinya harus ada kerja keras, karena kan komitmen RPJMD komitmen bersama disetujui program prioritas calon kepala daerah saat itu,” tukasnya.
Kemudian, menyangkut masalah ibu kota baru, Ineu mengatakan, Pemprov Jabar juga tengah meratakan wilayah. Menurutnya, saat ini masih banyak daerah yang tidak tersentuh karena jauhnya pusat pemerintahan.
“Moratorium untuk kabupaten kota. Provinsi Jabar sudah ada niat, karena dilihat dari jumlah penduduk, kita kan jauh dari Jateng dan Jatim yang sudah memiliki kabupaten dan kota melebihi 27 daerah,” ujarnya.
Oleh karena itu, Ineu menambahkan, pemekaran di Jabar harusnya lebih bisa didahulukan dibanding daerah lain. Menurut dia, wilayah Jabar harus diutamakan dibandingkan provinsi lain.
“Artinya Jabar dengan 50 juta penduduk memungkinkan (dimekarkan). Saat ini kita sudah lakukan (perencanaan), dan menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat khususnya soal moratorium,” pungkasnya.
