Bandung, Inionline.id – Permintaan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat agar dilakukan pengetatan pengujian kendaraan bermotor dalam rapat koordinasi virtual, Selasa (16/08/2022) mendapat komentar dari anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Mochamad Ichsan Maoluddin.
Menurutnya selama ini kebijakan serta himbauan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sifatnya selalu korektif dan bukan preventif, hal ini pun terjadi lagi didalam permintaan Wagub Jabar kepada Dishub.
“Harusnya jangan sampai langkah-langkah Pemprov Jabar ini langkah korektif, jadi kalau korektif itu harus kejadian terlebih dulu baru ada upaya, harusnya kegiatan program itu sifatnya preventif jadi untuk mencegah, jangan ketika ada kejadian baru ada koreksi, nanti efektifitasnya sejauh mana kita akan lihat,” katanya kepada awak media, Jum’at (19/08/2022).
Selama ini program-program Dishub Jabar dalam pantauan Mochamad Ichsan cenderung kearah sarana dan prasarana saja.
“Saya belum pernah mendengar paparan itu, selama ini lebih kepada sarana lalu lintas selalu kita (Komisi IV) dorong, guard drill, pembatas jalan, lampu PJU, itu kritikal yang justru juga salah satu yang bisa menekan kecelakaan di jalan raya,” ujarnya.
Poltisi PKS ini menilai bahwa permintaan Wagub Jabar kepada Dishub sebagai sebuah bentuk kepedulian dan jawaban atas kecelakaan yang ada di jalan raya.
“Jadi program itu rincinya yang akan dilakukan Dishub lebih kepada operasional yang dipakai oleh pengendara dari sisi operasionalnya, selama ini juga Dishub mengukur seperti kendaraan-kendaraan angkutan, mereka sudah punya KIR tidak kendaraan itu, itu saja jika ingin diketatkan saya kira bisa mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya,” tutup Mochamad Ichsan.
