Inionline.id – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat berlaku objektif dalam Pemilu 2024. Penyelenggara Pemilu yang memastikan pesta demokrasi berjalan baik. Sebagai partai politik akan tunduk kepada penyelenggara Pemilu.
“Kalau partai politik sebagai peserta Pemilu kan kita tunduk pada penyelenggara Pemilu. Kami menjunjung tinggi hukum, jadi kuncinya memang terutama di penyelenggara Pemilunya,” kata Hasto dalam diskusi Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi & Proyeksi yang digelar oleh Kedeputian Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis (25/8).
Hasto memberi contoh Pemilu 2009 banyak persoalan karena kapitalisasi kekuasaan politik, daftar pemilih tetap ganda dan dijadikan alat. Serta ada masalah terjadi karena kompleksitas liberal.
“Ada dalil Pemilu dari Afrika, di Afrika sana dalilnya sederhana, semakin kompleks Pemilu itu semakin mudah dimanipulasi, semakin simpel Pemilu semakin sulit dimanipulasi, proposional terbuka, daftar terbuka dengan peserta Pemilu yang begitu banyak lalu kemudian bersamaan dengan Pemilu presiden ini membawa kompleksitas yang begitu besar,” papar Hasto.
“Kita belajar dari Pemilu kemarin, kenapa banyak KPPS yang kelelahan banyak yang meninggal dunia, tetapi kuncinya dari penyelenggara Pemilu,” imbuhnya.
Hasto menuturkan, idealnya semakin sedikit partai politik yang berpartisipasi melalui penerapan parleman threshold bisa membuat kondusif dan memperingan penyelenggara Pemilu.
“Karena itulah Undang-Undang mengatur sangat ketat syarat partai politik bisa ikut Pemilu. Kita berharap sebagai peserta Pemilu, KPU betul-betul obyektif dalam melakukan verifikasi terhadap partai mana yang bisa ikut Pemilu. Karena tantangan ke depan tidaklah mudah dari situasi global,” ujar Hasto.
Aparat penegak hukum perlu mengawal seluruh tahapan Pemilu guna meminimalkan segala kecurangan. Selain itu, penyelenggara Pemilu harus memastikan setiap tahapan berjalan baik.
“Termasuk memastikan daftar pemilih tetap itu betul-betul memastikan hak konstitusional warga negara, maka ini menjadi proses berbagai risiko-risiko bisa kita kurangi,” pungkasnya.
