Inionline.id – Para pejabat India diimbau untuk ‘sangat berhati-hati’ ketika berbicara soal agama dalam platform publik setelah pernyataan menghina Nabi Muhammad SAW yang dilontarkan juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, memicu protes dari berbagai negara mayoritas Muslim.
Rabu (8/6/2022), warga Muslim yang merupakan minoritas di India telah merasakan tekanan lebih besar dalam banyak hal, mulai dari kebebasan beribadah hingga pemakaian hijab, di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi yang bernaung di bawah BJP.
Bahkan terjadi bentrokan Hindu-Muslim selama prosesi keagamaan beberapa waktu terakhir, menyusut kerusuhan mematikan tahun 2019-2020 lalu.
Dua pemimpin BJP menuturkan bahwa instruksi verbal disampaikan kepada lebih dari 30 pejabat senior dan sejumlah menteri federal yang berwenang terlibat dalam perdebatan yang digelar saluran televisi India yang seringkali disiarkan secara langsung ke jutaan pemirsa.
“Kami tidak ingin para pejabat partai untuk berbicara dengan cara yang menyakiti sentimen keagamaan dari komunitas manapun. Mereka harus memastikan doktrin partai dibagikan dengan cara yang canggih,” tutur seorang pemimpin senior BJP dan menteri federal di New Delhi.
“Kami tidak dilarang berbicara soal isu keagamaan yang sensitif, tapi kami tidak boleh menghina prinsip dasar agama apapun,” ucap juru bicara senior BJP, Gopal Krishna Agarwal, dalam pernyataan terpisah.
Dengan sekitar 100 juta anggota, yang kebanyakan warga Hindu, BJP merupakan partai politik terbesar di dunia. Warga Muslim diketahui hanya mencapai sekitar 13 persen dari total 1,35 juta miliar jiwa penduduk India.
Pekan lalu, BJP menonaktifkan juru bicaranya yang bernama Nupur Sharma dan mengeluarkan seorang juru bicara lainnya terkait komentar kontroversial keduanya. Sharma secara khusus menjadi sorotan global karena komentarnya dalam perdebatan di televisi setempat yang dinilai menghina Nabi Muhammad SAW.
Negara-negara mayoritas Muslim menuntut permintaan maaf dari pemerintah India dan memanggil para diplomat India untuk memprotes pernyataan tersebut. Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Iran dan Afghanistan menjadi negara-negara yang menyampaikan protes.
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam pernyataannya menyebut penghinaan itu datang dalam konteks suasana kebencian yang semakin meningkat terhadap Islam di India dan pelecehan secara sistematis terhadap umat Muslim.
Meskipun BJP menyangkal adanya peningkatan ketegangan komunal selama masa pemerintahannya, pemerintahan BJP telah mendorong kelompok-kelompok Hindu garis keras dalam beberapa tahun terakhir untuk menggunakan alasan mempertahankan keyakinan mereka dan memicu peningkatan sentimen anti-Muslim.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dalam laporan tahunan soal kebebasan beragama internasional yang dirilis Juni, menyatakan serangan terhadap anggota kelompok minoritas, termasuk pembunuhan, penyerangan, dan intimidasi, terjadi di India sepanjang tahun 2021.
Kementerian Luar Negeri India dalam pernyataan pada Senin (6/6) waktu setempat, menegaskan cuitan Twitter dan komentar ofensif itu sama sekali tidak mencerminkan pandangan pemerintah.
