Inionline.id – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai pemerintah seharusnya membuka masukan dari TNI terkait Ibu Kota Negara (IKN). Presiden Joko Widodo tidak cukup hanya memberikan disiplin kepada anggota TNI-Polri yang mendebat pemindahan ibu kota di grup-grup WhatsApp.
Menurut Sukamta, pemerintah harus membuka mekanisme tersendiri meminta masukan dari TNI-Polri saat membahas rencana kebijakan.
“Soal IKN, mestinya sudah ada masukan dari TNI terkait potensi ancaman dan gangguan terhadap lokasi yang dipilih. Apakah keputusannya sesuai dengan masukan atau tidak, tentu menjadi ranah pemerintah untuk memutuskan,” ujar Sukamta kepada wartawan, Rabu (2/3).
Sukamta menilai wajar dan lumrah Jokowi menegur anggota TNI dan Polri yang menolak IKN. Sebab institusi TNI dan Polri berada di dalam pemerintahan yang seharusnya memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah.
“Adanya penolakan IKN di Grup TNI POLRI tidak bisa disimpulkan ada perbedaan pendapat atau perpecahan di institusi ini, itu opini pribadi bukan sikap institusi. Presiden mungkin khawatir jika ini terus bergulir menjadi liar dan menyebabkan kubu-kubuan di tubuh TNI POLRI. Ini tentu akan tidak kondusif untuk memberi dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan IKN atau urusan lainnya,” katanya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menilai, nada bicara presiden yang meninggi saat bicara kedisiplinan TNI-Polri jarang terjadi dan bisa menimbulkan spekulasi. Meski begitu, Sukamta menyarankan ada yang lebih penting dibahas.
“Serius bicara soal kedisiplinan TNI POLRI itu perlu. Tapi saat ini masyarakat banyak butuh keseriusan Pak Presiden atasi kelangkaan minyak goreng, naiknya harga kedelai dan gas elpiji. Panggil menteri-menteri terkait dan mungkin perlu ditegur dengan nada yang tinggi agar persoalan yang dihadapi rakyat banyak bisa segera teratasi.” tegasnya.
