Inionline.id – Demi kesejahteraan masyarakat PDI Perjuangan mendorong kader yang menjadi kepala daerah menguatkan peran koperasi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, kepala daerah dari PDIP harus aktif mencari pendanaan untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui koperasi. Dengan pengembangan koperasi, masyarakat memiliki pilihan untuk tumbuh kesejahteraannya.
“Kalau praktik dicari tentang bagaimana pelatihan-pelatihan ekonomi kerakyatan, itu sudah ribuan yang dilatih partai. Sekarang kami lihat spirit berdaulat di bidang pangan itu bergema kuat,” kata Hasto dalam webinar digelar DPP PDIP yang turut dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada Senin (13/12).
Hasto menuturkan, program Kementerian Koperasi sangat dinanti masyarakat khususnya di tengah pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo juga kerap menitipkan pesan kepada jajaran untuk mendorong ekonomi rakyat.
“Karena amanat konstitusi sangat jelas. Bahwa prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila yang dimasukkan Bung Karno, sebagai suatu prinsip agar tidak ada kemiskinan dalam alam Indonesia Merdeka,” jelas Hasto.
Lebih lanjut, Hasto bicara tentan peran koperasi yang sangat sentral. “Koperasi harus menjadi gerakan perekonomian rakyat. Koperasi adalah usaha bersama dan menjadi wahana terbaik yang ideologi bagi perjuangan meningkatkan kesejahteraan anggota. Karena itulah mengapa koperasi berasaskan kekeluargaan, artinya prinsip tolong menolong dan setiap anggota berkedudukan setara. Itulah hakikat demokrasi ekonomi,” jelas Hasto.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menyampaikan pesan untuk menggelorakan kedaulatan pangan. Kepala daerah diminta menanam 10 tanaman pendamping beras selama pandemi.
“Selama pandemi Ibu Ketua Umum mengeluarkan instruksi untuk menanam tanaman yang bisa dimakan. Maka di sini banyak kepala daerah yang menjadi praktisi bagaimana menjadikannya tanah-tanah yang tidak produktif, ditanam dengan tanaman yang bisa di makan. Contoh Kota Semarang, itu menjadi wahana bagi upaya untuk mendorong ekonomi rakyat melalui pertanian kota,” kata Hasto.
Sementara itu, Menteri Teten menilai konsep ekonomi berbasis koperasi yang digagas oleh Soekarno-Hatta sejalan dengan spirit gotong royong yang selama ini menjadi landasan ideologis seluruh kader PDIP. Menurut Teten, terjemahan ekonomi koperasi, ide awalnya berangkat dari asas kekeluargaan yang mana tercantum dalam Pasal 33 Undang – Undang Dasar Negara Tahun 1945.
“Karena menurut evaluasi kami, tidak mungkin membangun sektor pangan kita yakni mendukung gagasan besar dari Bung Karno berkaitan kedaulatan pangan. Saya paham betul kader PDI Perjuangan yang punya konsep kuat soal ini,” kata Teten.
Teten pun memaparkan bagaimana, pihaknya mendorong petani masuk koperasi. Hasil pangan dari para petani dikonsolidasikan dengan konsep korporatisasi usaha.
Dengan begitu, petani tidak langsung menjual hasil produksi taninya ke pasar, tapi melalui koperasi. Karena selama ini, dengan petani langsung menjual hasilnya ke pasar, pasar lah yang mengendalikan harga.
“Petani tidak akan sejahtera kalau dia bertani sendiri-sendiri dengan skala yang sempit. Karena itu maka ide korporatisasi ini bagaimana mengonsolidasi petani-petani perorangan dalam skala sempit, bergabung ke skala ekonomi lebih besar,” kata Teten.
Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyampaikan kolaborasi dengan kepala daerah sangat dibutuhkan. Dia menyebut kepala daerah yang mengetahui bagaimana bentuk koperasi yang sehat, sistem operasional yang baik, dan digitalisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
“Kami berterima kasih, acara ini memfasilitasi program LPDB karena tidak mungkin bisa tercapai kalau tidak ada kolaborasi dengan kepala daerah,” jelas Supomo.
Webinar ini dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Direktur Utama (Dirut) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo. Hadir juga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Bidang Usaha Kecil dan Koperasi Mindo Sianipar, serta Eriko Sotarduga dan Hamka Haq.
