Bandung, Inionline.Id – Patimban City yang digadang-gadang Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat sebagai pintu pembuka kesuksesan Indonesia di masa depan sehingga perlu direncanakan dan didesain dengan sangat baik dan akan dibuat mirip seperti di Yokohama Jepang nampaknya mendapat tanggapan berbeda dari Mochamad Ichsan Maoluddin selaku anggota komisi IV DPRD Jawa Barat.
Menurut legislator asal Kabupaten Bogor tersebut, selain Patimban City terdapat pula bandara internasional Kertajati yang memang menjadi 2 infrasturktur besar di Jawa Barat dimana keduanya jika berjalan beriringan maka komisi IV DPRD Jawa Barat akan menganggap hal tersebut tidak ada masalah.
“Cuma ini masalahnya anggaran yang sudah dikeluarkan walaupun lintas gubernur yaitu dimana bandara Kertajati ada di era Kang Aher atau Ahmad Heryawan dan disitu Kertajati lumayan sekali bahkan beberapa anggota dewan yang sempat jadi pansus pada waktu itu anggaran yang dihabiskan senilai 6 triliun rupiah,” ungkap Ichsan.
Dengan hadirnya Patimban City harapannya ada pelabuhan baru di Jawa Barat yang kedepannya akan menjadi pelabuhan transit dari mancanegara ke Jawa Barat tetapi jika dipandang dari skala prioritas dimana komisi IV DPRD Jawa Barat justru cenderung mendukung eksistensi dan pengembangan bandara Kertajati.
“Istilahnya Patimban hidup, Kertajati kolaps, artinya sekarang ini akses menuju Kertajati itu beserta infrasturktur yang mengelilingi Kertajati itu perlu di optimalkan seperti tempat tinggal awak penerbangan, banyak titik-titik daerah untuk jalan tol itu masih harus dilakukan pembebasan tanah sehingga inilah yang menjadi ketidakberlanjutan Kertajati ini,” tutur Ichsan.
Lebih lanjut menurutnya, Patimban City juga didukung oleh pemerintah pusat sehingga pembicaraan nota komisi IV DPRD Jawa Barat sesungguhnya akan menjadi lebih kuat jika ikut didorong oleh pemerintah pusat.
“Kertajati itu sebenarnya tinggal beberapa langkah lagi itu, kalau infrasturktur secara kelayakan sudah cukup layak, dan mengenai luasan areal sebagai bandara internasional itu sudah layak sekali, mungkin ini era dimana pemerintah daerah itu benar-benar bersinergi dengan pemerintah pusat sehingga ketika kolaps di satu sisi maka ketika pemerintah pusat ini mendorong dan kebetulan Patimban ini posisinya di Jawa Barat maka ya sesuatu yang mesti didukung penuh,”kata Ichsan.
Sementara di komisi IV sendiri setelah hearing dengan pemerintah pusat respon terkait Kertajati dirasa kurang.
“Entah ini adalah sebagai kompensasi dari Kertajati mangkrak sedangkan Patimban ya kita kan sudah tahu kedepannya seperti apa yang sangat serius bisa memberikan sisi PAD untuk Jawa Barat,” imbuh Ichsan.
Dirinya pun meyakinkan bahwa komisi IV DPRD Jabar tetap menggarap perkembangan Kertajati dimana aksesnya saat ini digarap oleh Dinas Perhubungan dimana keseriusan salah satu OPD ini dengan gubernur sangat dinantikan.
