Inionline.Id – Setelah lama tidak terdengar, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengemukakan pendapat tentang program ekonomi yamg sedang dijalankan oleh pemerintah. Melalui Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta mengatakan, setiap program yang telah dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo selalu berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Apa yang telah dilakukan pemerintah menjadi bukti bahwa keadilan dan keberpihakan ekonomi menjadi tujuan utama pemerintah dan itu harus tetap dilanjutkan untuk memperteguh komitmen kebangsaan baik di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya” ujar Arif lewat keterangan pers di Jakarta.
Arif menjelaskan, program kerja yang digelontorkan selama ini, memiliki dua orientasi. Baik terhadap akses maupun aset di seluruh aspek kehidupan.
Pertama, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencegah anak usia sekolah dari ancaman putus sekolah. Di mana, PIP telah memberikan anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah.
Selanjutnya, program Jaminan Kesehatan Nasional dengan jumlah kepesertaan telah mencapai 182 juta jiwa per 2017 (Kementerian Kesehatan). JKN memberikan akses kesehatan terhadap seluruh lapisan masyarakat.
Selanjutnya, program Jaminan Kesehatan Nasional dengan jumlah kepesertaan telah mencapai 182 juta jiwa per 2017 (Kementerian Kesehatan). JKN memberikan akses kesehatan terhadap seluruh lapisan masyarakat.
“Pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terus didorong oleh pemerintah. Di sisi lain pelayanan kesehatan juga semakin mudah diakses. Keduanya menjadi penting untuk membangun negara,” ucap Arif.
Pemerintah juga memfokuskan terciptanya keadilan sosial di wilayah Timur Indonesia , baik itu di pedalaman atau di wilayah perbatasan Indonesia. Misalnya dengan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan akses jalan baik bagi manusia dan barang. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pemerataan pembangunan.
Dalam kepemimpinan Jokowi, tambah Arif, pemerintah terus membangun jalan nasional seperti di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera. Pemerintah juga terus mendorong pembangunan pos lintas batas negara di batas- batas terluar wilayah Indonesia. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 107.958 km dan irigasi sebanyak 25.905 Ha melalui program Dana Desa.
“Tidak hanya meningkatkan konektivitas dan mendorong peradaban di luar Pulau Jawa, pemerintah juga terus melakukan pemerataan di wilayah Timur Indonesia yakni melalui kebijakan satu harga BBM. Baru kali ini terjadi, sebelumnya di sana selalu lebih mahal dibandingkan dengan wilayah Barat” ujar Arif.
Lalu angka kemiskinan pun menurun di titik terendah sepanjang sejarah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2018 berada di posisi 9,82 persen turun 1,24 poin dari posisi September 2017 yakni sebesar 10,12 persen.
“Usaha untuk melepaskan kemiskinan untuk seluruh rakyat Indonesia menunjukan hasil yang positif. Penurunan kesenjangan pendapatan pun akan mendekatkan pada kehidupan yang berkeadilan” kata Arif.
Selain angka kemiskinan yang terus menurun, pemerintah pun berhasil menjaga inflasi umum di angka 3 persen dari 2015 hingga 2017. BPS mencatat inflasi umum selama rentang tiga tahun tersebut ialah 3,35 persen, 3,02 persen, dan 3,61 persen.
“Ini keberhasilan yang patut diapresias. Inflasi berhasil turun signifikan dibandingkan periode sebelumnya dan lebih dari itu, inflasi tetap stabil yang artinya pengendalian harga dapat dilakukan dengan baik. Jadi bisa dibayangkan apabila kebijakan yang ada terus dilakukan tentunya hasilnya akan semakin mantap” pungkasnya.
