Tasikmalaya, Inionline.id – Wakil Ketua DPRD provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat bersama Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar kunjungan Kerja ke UPTD pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya pada selasa (13/11).
Kunjungan kali ini bertujuan menggali informasi dan mendengarkan masukan terkait fungsi dan kebijakan di UPTD tersebut.
Pada momentum tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Drs. Mochamad Ade Afriandi menyampaikan beberapa kendala internal dalam 100 hari kinerja Kepala Dinas kepada anggota dewan yang hadir.
Pertama yaitu soal, IKU Gubernur dan program unggulan belum terunstitusionalisadikan dengan baik.
Kedua, mayoritas pegawi bekerja tidak dengan mindset output oriented tapi lebih pada melakukan business as usual.
Dan ketiga, kurangnya kolaborasi dan koordinasi antar bidang, balai dan UPTD pengawas ketenagakerjaan.
Selanjutnya keempat, pragmatisme yang mendistorsi tugas pokok dan fungsi. Hal ini sangat terlihat dalam bidang pengawasan dan Hubungan Industrial Khususnya para mediator.
Lalu kelima, rendahnya kualitas sumber daya manusia pada area knowledge dan skill terutama analiticsl skill.
Kemudian keenam, terjadinya potensi berkurangnya jumlah pegawai. Apabila dilihat hampir semua pejabat struktural berusia lanjut dan sebentar lagi pensiun, dibandingkan dengan pejabat struktural muda yang belum memiliki kesempatan memimpin.
Ketujuh, lemahnya sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga tak banyak masyarakat mengetahui apa saja yang sedang dilakukan oleh dinas.
Kedelapan, rendahnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat terutama disebabkan dari lemahnya sense of crisis diantara pejabat dan pegawai.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat juga sangat fokus mendengarkan curhatan para ASN yang hadir pada forum tersebut.
Ru’yat juga banyak berbagi masukan dan saran pada forum tersebut hanya saja dirinya tidak banyak berkomentar kepada awak media kali ini.
Lalu, Sekertaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat M Tandiontong menilai perlu adanya pembahasan secara komprehensip agar terkonfirmasi utuh harus seperti apa dan harus bagaimana Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi ini.
Selain itu, prihal sarana prasana yang masih relatif kurang. Beliau berharap kerjasama semua pihak agar bisa terpenuhi. (JC)
