Inionline.id – Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Abraham Lunggana alias Lulung berpendapat pemulangan tokoh FPI Rizieq Shihab ke Indonesia bukan masalah besar bagi pemerintah jika mau melakukan rekonsiliasi secara nasional terhadap semua tokoh maupun pihak-pihak yang pernah berseberangan saat Pilpres 2019.
“Jadi, dimulainya dari pemerintah. Rekonsiliasi nasional. Ya sudah, ajak tokoh dan elite, juga tokoh yang diseberang sana dan sini, semua jadi satu. Ini bukan masalah besar mengembalikan Rizieq itu,” kata pria yang karib dipanggil Haji Lulung itu di Kantor DPP PAN, Jalan Daksa, Jakarta, Selasa (12/11) malam.
Apabila upaya rekonsiliasi sudah dilakukan, Lulung meminta kepada semua pihak tak lagi menganggap sebelah mata keinginan Rizieq untuk kembali ke tanah air.
Sebab, pemerintah nantinya harus menggandeng semua pihak untuk mencari dan membantu permasalahan utama mengapa Rizieq tidak bisa pulang ke Indonesia selama ini.
“Jangan ada lagi kata, “Pulanglah”, “Emang ada urusan apa? Dulu dia juga pergi sendiri”. Enggak usah ada kata seperti itu. Pemerintah yang sekarang harus lebih dahulu melakukan rekonsiliasi nasional,” kata Lulung.
Lebih lanjut, Lulung menilai rekonsiliasi selepas Pilpres 2019 hanya terjadi antara Jokowi dan Prabowo semata. Ia mengatakan tokoh-tokoh lain yang bersebrangan dengan Jokowi seperti Rizieq belum diakomodasi untuk rekonsiliasi.
Karena itu, Lulung mengajak agar pemerintah mau untuk melakukan rekonsiliasi dengan Rizieq sebagai salah satu putra terbaik bangsa Indonesia.
“Sekarang kan sudah selesai. Sudah dong, apalagi? Nah, mengenai misalnya pencekalan, pemerintah harus lebih dahulu. Pemerintah harus lebih dulu membuat rekonsiliasi nasional, bahwa bangsa ini penting sekali dengan keputusan pemerintah dalam hal rekonsiliasi nasional,” kata Lulung.
Sebelumnya, Rizieq pernah menunjukkan bukti yang diklaim sebagai surat pencekalan dari pemerintah Indonesia melalui siaran video. Ia mengklaim pencekalannya tidak berkaitan dengan kasus pidana apapun, melainkan ada orang berkepentingan di balik pencekalan yang resah dengan kepulangannya.
Menko Polhukam Muhammad Mahfud MD menyebut Rizieq sedang bermasalah dengan pihak Pemerintah Arab Saudi. Ia mengklaim selama ini pemerintah tidak melakukan pencekalan kepada pemimpin FPI itu.
Mahfud menyoroti klaim Rizieq yang disebut sudah dicekal selama satu setengah tahun. Sementara menurutnya, pencekalan gugur jika dalam waktu enam bulan pihak yang dicekal tak dibawa ke pengadilan.
“Katanya itu sudah satu setengah tahun, berarti masalahnya bukan di pemerintah Indonesia. Masalahnya di pemerintah Arab Saudi, silakan urusannya ke sana. Kalau ada sesuatu yang bisa kita bantu, ya kita bantu,” kata Mahfud.
