Inionline.id – Untuk mengamankan demonstrasi yang digelar oleh sejumlah elemen masyarakat di depan Gedung MPR/DPR pada hari ini, sebanyak 3.929 personel gabungan dikerahkan.
“Kami melibatkan sejumlah 3.929 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangan tertulis, Selasa (5/3).
Susatyo menyebut ribuan personel gabungan itu akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa aksi masuk ke kawasan DPR/MPR.
Kemudian, terkait rekayasa lalu lintas maupun pengalihan arus di sekitar Gedung DPR, masih bersifat situasional. Artinya, tergantung pada situasi di lapangan dan jumlah massa yang mengikuti aksi demo.
“Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua. Kendaraan dari Jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi,” katanya.
Susatyo mengimbau kepada para pimpinan aksi menyampaikan orasi yang santun dan tidak memprovokasi massa. Ia mengingatkan massa aksi tak merusak fasilitas umum serta menghormati dan menghargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di depan gedung DPR.
“Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami menghimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga Keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif,” ujarnya.
Salah satu elemen masyarakat yang akan melakukan aksi demo adalah Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka menggelar demo bertajuk ‘Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia’ untuk menolak pemilu curang.
Salah satu koordinator aksi, Meri mengatakan aksi ini rencananya akan digelar pukul 10.00 WIB. Ia mengklaim lebih dari 1.000 orang yang hadir dari pelbagai elemen masyarakat, baik mahasiswa, buruh hingga aktivis dan akademisi.
Meri menyebut ada 15 tuntutan yang dibawa dalam aksi ini. Beberapa di antaranya menolak hasil pemilu 2024 yang curang, turunkan harga sembako hingga mendesak supaya DPR menggelar hak angket terhadap kecurangan pemilu tersebut.
Usai hari pemungutan suara Pemilu 2024digelar pada 14 Februari lalu, teriakan soal dugaan adanya kecurangan kian nyaring disuarakan oleh pelbagai elemen masyarakat dan para kandidat yang bertarung.
Kecurangan ini disuarakan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dua paslon ini berdasarkan Sirekap dan hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei menduduki peringkat dua dan tiga dalam perolehan suara.
Dugaan kecurangan salah satunya dipicu permasalahan dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan KPU. Selain itu, kecurangan diduga terjadi jauh sejak sebelum pencoblosan.
