Inionline.id – Bantuan sosial (bansos) yang akhir-akhir ini digelontorkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kompak dikuliti Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan capres nomor urut 1 Anies Baswedan.
Pernyataan keduanya disampaikan dalam debat terakhir Pilpres 2024 di yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (4/2).
Mulanya, Ganjar mendapat giliran untuk bertanya pada Anies. Ganjar pun lantas meminta tanggapan Anies terkait bansos yang dirinya nilai bermasalah.
Ganjar menyebut bansos yang dibagikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok tertentu. Ia juga menyebut data penerima pun ada yang tidak valid.
“Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira, bagaimana tata kelola bansos agar, satu, tidak saling klaim, dua, bisa tepat sasaran, tiga, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat?” kata Ganjar.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Anies menegaskan bahwa bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Ia mengatakan bansos sebaiknya diberikan sesuai data dan targetnya.
Artinya, kata Anies, jika bansos direncanakan diberikan untuk tiga bulan secara berangsur, maka itu tidak boleh tiba-tiba digelontorkan dengan cara dirapel.
“Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Nomor satu. Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih,” kata Anies.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan agar pemberian bansos itepat sasaran. Menurut Anies, informasi data itu harus akurat dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi.
“Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi, menggunakan jalur birokrasi,” ujarnya.
Tak hanya itu, Anies pun mengatakan pembagian bansos harus transparan, termasuk asal-usul dananya. Ia pamer dirinya membagikan bansos secara transparan saat di DKI.
Anies mengaku selalu memberikan label pada paket bansos bertuliskan ‘Dibiayai APBD DKI Jakarta’. Menurutnya, hal ini dilakukan agar penerima tahu asal-muasal dana bansos tersebut.
“Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kardusnya diberikan label ‘Dibiayai APBD DKI Jakarta’, (bansos) bukan Gubernur, (bansos) dari uang rakyat lewat APBN DKI Jakarta,” ujar Anies.
Mendengar jawaban Anies, Ganjar setuju. Ia menuturkan data penerima bansos harus diperbaiki.
Menurut Ganjar, jika data penerima sudah baik, maka penyaluran bansos pun bakal tepat sasaran. Saat itu terjadi, maka tujuan bansos untuk meningkatkan kesejahteraan dan menekan kemiskinan pun akan tercapai.
Ganjar mengklaim saat ini bansos tak berhasil mengurangi gap antara orang miskin dan kaya.
“(Bansos) menurunkan kemiskinan oke ternyata. Tapi gap tidak. Berapa pun besarnya, gapnya tetap tinggi. Ini menarik dan kami punya data yang kita bisa baca,” ujarnya.
Ia pun berseloroh sebaiknya pemerintah mengganti istilah bansos.
“Dan kami berusul, bantuannya ganti saja deh. Karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial. Bukan menciptakan bantuan sosial,” kata Ganjar.
Selesai Ganjar bicara, Anies diberi kesempatan untuk menimpali. Anies mengusulkan opsi lain untuk diberikan sebagai bansos ke masyarakat, salah satunya dengan bentuk uang tunai dengan mekanisme transfer.
Baginya, mekanisme ini efektif untuk mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang.
“Bila bantuan diberikan langsung dalam bentuk cash, itu bisa langsung digunakan,” kata Anies.
Tak hanya itu, ia juga mengklaim bansos kerap kali berisikan pelbagai produk dari perusahaan-perusahaan raksasa.
“Pengadaan Bansos itu pada satu sisi memang membantu, tapi sisi lain memberikan usaha pada usaha-usaha raksasa, karena yang diisi di situ produk-produk perusahaan raksasa. Ini harus dikoreksi,” ucapnya.
Meski begitu, Anies tak merinci perusahaan raksasa mana yang kerap mengisi isi dari bansos tersebut.
Sebelumnya, Jokowi getol membagikan bansos. Belakangan, Jokowi merilis bansos baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024.
Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024.
Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus.
“Diberikan langsung tiga bulan pada Februari,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).
