Inionline.id – Rahmat Bagja Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengingatkan kampanye Pemilu atau Pilpres 2024 dengan membagi-bagikan sembako secara cuma-cuma dilarang.
Bagja menyebut tim kampanye hanya boleh menggunakan sembako dalam bentuk bazar. Sehingga, kata dia, tidak disalahartikan sebagai politik uang.
“Kalau pembagian [sembako] itu free [gratis]. Yang dilarang yang free, kan pemberian sembako, bukan beli sembako,” kata Bagja di Jakarta, Rabu (31/1).
Bagja mengaku Bawaslu telah memproses dugaan pelanggaran kampanye dengan membagikan sembako di beberapa daerah. Namun, Bagja tidak menyebut kampanye itu digelar oleh pihak mana.
“Ada [dugaan pelanggaran kampanye bagi-bagi sembako], lagi diproses di Sumatera barat misalnya. Sedang diproses,” ucap dia.
Sebelumnya, viral beras Bulog berstiker Prabowo-Gibran di tengah masyarakat jelang di musim kampanye. Beras itu merupakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksi Perum Bulog.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sudah mengklarifikasi beras itu sudah dijual ke masyarakat. Bulog tidak bisa mengatur peruntukan beras itu setelah dibeli masyarakat.
“Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP,” ucap Bayu dalam keterangan tertulis, Kamis (25/1).
Belum lama ini, Presiden Joko Widodo juga mendadak giat memberikan bansos. Keputusan Presiden Joko Widodo untuk memberikan bantuan tambahan berupa bantuan langsung tunai (BLT) di tengah masa kampanye Pilpres 2024 dinilai lebih bernuansa politis untuk strategi pemenangan.
Sejumlah pengamat menyebut bantuan itu sebagai upaya presiden untuk memenangkan putranya, Gibran Rakabuming sebagai cawapres dari capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Selain mendadak, nuansa politis bansos tersebut juga terasa karena akan dibagikan dalam satu bulan, sekaligus untuk tiga bulan alias dirapel.
“Pemberiannya itu pada saat momennya politik ya. Makanya menimbulkan kecurigaan bagi paslon lain, karena Pak Jokowi sudah terang-terangan ke 02, ya karena itu memang anaknya,” kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, Rabu (31/1).
