Inionline.id – Lima Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku dalam kasus korupsi dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru, Maluku Tahun 2020 senilai Rp2,8 M. Rabu (17/1).
Mereka ditahan setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku.
Pantauan di kantor Kejati Maluku di Ambon, lima komisioner itu yakni Mustafa Darakay, Yoseph Sudarso Labok, Muhammad Ajir Kadir, Kenan Rahalus, dan Tina Jovita Narubun tiba di kantor jaksa untuk diperiksa intensif sekitar pukul 14.00 WIT kemarin. Tak berselang lama, mereka keluar dengan memakai rompi oranye dan tangan diborgol.
Mereka langsung digiring ke mobil tahanan yang terparkir di halaman gedung menuju Rutan Waiheru dan Lapas Perempuan dan Anak.
Saat digiring ke mobil tahanan, lima tersangka ak memberikan komentar namun hanya melempar senyum kepada awak media yang sedang meliput.
Penjabat Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Maluku Alzit Latuconsina mengatakan penahanan dilakukan setelah ditetapkan sebagai tersangka Satuan Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polres Kepulauan Aru dan dilimpahkan ke jaksa untuk disidangkan.
Mereka, kata dia ditahan selama dua puluh hari ke depan sambil menunggu berkas perkara korupsi dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Ambon untuk disidangkan.
Para tersangka itu tersangkut kasus penyalahgunaan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aru tahun 2020 senilai Rp2,8 miliar. Penetapan tersangka itu dilakukan Polres Kepulauan Aru pada 17 Maret 2023 lalu.
“Hari ini JPU kejaksaan negeri Aru melakukan penahanan terhadap lima orang terdakwa, statusnya terdakwa, perkara Tipikor penyalahgunaan perkara dana hibah pemilihan bupati dan wakil Bupati Kepulauan Aru tahun 2020, hari ini ditahan di rutan dan lapas perempuan dan anak selama 20 hari,” ujarnya di Gedung Kejaksaan Tinggi Maluku, Rabu.
Ia bilang Ketua KPU Aru Mustafa Darakay, Yoseph Sudarso Labok, Muhammad Ajir Kadir dan Kenan Rahalus ditahan di Rutan Kelas IIA Ambon. Sementara itu, tersangka Tina Jovita Narubun dititipkan di lapas perempuan dan anak.
Di satu sisi imbas penahanan itu, kursi komisioner–termasuk Ketua KPU Aru–sementara dalam kondisi kekosongan menjelang hari pencoblosan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024 yang hanya tinggal 29 hari saja. Namun, Latuconsina menegaskan jaksa tetap menahan para terdakwa karena sudah berdasarkan berbagai pertimbangan yang diatur dalam KUHAP.
“Alasan penahan karena sudah berdasarkan pertimbangan yang sudah diatur dalam KUHAP,” katanya.
Kasus korupsi penyalahgunaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru tahun 2020 senilai Rp2,8 miliar sempat diusut Polres Kepulauan Aru. Polres Aru lantas menetapkan ketua KPU dan anggota KPU aktif sebagai tersangka pada 17 Maret 2023.
