Inionline.id – Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani Perdana Menteri Qatar mengungkapkan alasan negara-negara Arab menolak membentuk pasukan perdamaian internasional di Jalur Gaza Palestina.
Pembentukan pasukan perdamaian internasional sebenarnya bisa sejalan dengan amanat Resolusi 377A yang diajukan Mesir di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dengan mengadakan pertemuan darurat Sidang Majelis Umum khusus membahas agresi Israel di Palestina dan melahirkan resolusi mendesak gencatan senjata.
Salah satu yang bisa dilakukan PBB adalah meminta kesediaan negara-negara, terutama negara besar untuk berkontribusi dalam membentuk gugus tugas pasukan internasional, meski tidak mengikat.
Kendati demikian, negara-negara Arab tidak setuju pembentukan pasukan internasional di Gaza. Al Thani menyatakan langkah yang harus dikedepankan adalah upaya diplomasi berupa negosiasi damai antara Israel dengan Hamas.
“Tak seorang pun dari wilayah ini [Teluk] akan menerima untuk mengerahkan pasukan [mengikuti] tank Israel. Ini tak bisa diterima,” kata Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dikutip New Arab, Rabu (13/12).
Al Thani juga menentang kekuatan internasional di Gaza dalam kondisi saat ini.
“Kita tak boleh selalu membicarakan warga Palestina seolah mereka butuh penjaga,” lanjut dia.
Wilayah Palestina yang terbagi oleh dua faksi yang saling bertikai juga dinilai negara-negara Arab membuat pembentukan pasukan internasional yang akan ditugaskan di Palestina akan sulit.
Rakyat Palestina diwakili Otoritas Palestina yang hanya menguasai sebagian Tepi Barat. Sementara itu, Jalur Gaza dikuasai kelompok perlawanan Hamas.
Otoritas Palestina dan Hamas kerap bersaing dan berselisih, terutama soal kemerdekaan Palestina.
Meski demikian, Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyed mengatakan Hamas tidak boleh dihapus.
Ia menegaskan bahwa Hamas “merupakan bagian integral dari mosaik politik Palestina.”
Sementara itu, Al Thani mengatakan kebrutalan Israel “memperkecil peluang” gencatan senjata.
“Ada tanggung jawab bersama di kita semua untuk menghentikan pembunuhan ini, untuk kembali ke meja perundingan guna menemukan solusi jangka panjang,” kata dia.
Israel melancarkan agresi ke Palestina dan mendeklarasikan perang ke Hamas pada 7 Oktober. Hari-hari setelah itu, mereka menyerang warga dan objek sipil seperti rumah sakit hingga kamp pengungsian.
