Bogor, Inionline.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat menggelar sosialisasi penyebarluasan Peraturan daerah (Perda) nomor 3 tahun 2021 tentang perlindungan anak di Gang Cita Ibu, Kelurahan Karadenan, Kabupaten Bogor, Jum’at (03/11/2023).
Memasuki sesi tanya jawab, Dayat seorang warga Kelurahan Karadenan mengeluhkan soal banyaknya anak remaja yang putus sekolah di Kabupaten Bogor.
“Kebanyakan anak sekolah umuran anak-anak 15 tahun kebawah banyak yang masih butuh sekolah, sebagian diwilayah saya ini RW 11 kurang lebih kalau dihitung lebih dari 10 orang putus sekolah dikarenakan masalah ekonomi,” ujarnya.
“Yang saya ingin sampaikan bagaimana caranya agar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk bisa memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak yang butuh sekolah,” lanjut Dayat.
Merespon hal ini, Ru’yat mengatakan bahwa aspirasi ini akan disampaikan kepada instansi atau dinas terkait serta disampaikan dalam bentuk dokumen ke Pemprov Jawa Barat atau ke Dinas Pendidikan Jawa Barat.
“Jadi di Undang-Undang (UU) Sisdiknas (sistem pendidikan nasional), sebetulnya sudah diatur tentang wajib belajar. Wajib belajar berarti begitu pemerintah menetapkan wajib belajar 6 tahun maka rakyat ketika sekolah 6 tahun itu gratis, ada lagi yang menetapkan wajib belajar 9 tahun berarti selama sekolah sampai SMP itu gratis tapi kenyataannya ada saja kesepakatan persatuan orang tua murid, membuat rundingan sehingga memberatkan orang tua,” katanya.
Mantan Wakil Wali Kota Bogor ini juga menyampaikan soal data rata-rata lama pendidikan di Jawa Barat bahwa remaja belum lulus SMP baru 8,7 tahun.
“Jadi saya ulangi dari jumlah penduduk Jawa Barat yang hampir 5 juta, rata-rata lama pendidikan itu 8,7 tahun, belum lulus SMP, padahal Pak Heriawan ketika menjabat Gubernur Jawa Barat, itu sudah dibangun lebih dari 10 ribu ruang kelas baru,” tukasnya.
Ru’yat menyoroti soal mahalnya biaya pendidikan di Jawa Barat pada khususnya
Dirinya juga dengan tegas mengatakan bahwa tugas pendidikan memang tugas negara tapi peran orang tua juga sangat menentukan.
“Saya kemarin ada dialog orang tua punya anak 2, anaknya sampai tidak lanjut padahal menurut saya secara ekonomi sebenarnya cukup tapi karena gaya hidup, akhirnya seolah-olah tidak menjadi prioritas,” imbuhnya.
Untuk masalah pendidikan di Kabupaten Bogor harus ada kerjasama secara komprehensif antara pemerintah negara dengan orang tua serta dengan lingkungan untuk saling gotong royong.
“Terutama di antara saudara-saudara kita, saudara-saudara kita juga pasti banyak yang boleh jadi banyak kendala-kendala persoal pendidikan,” pungkas Ru’yat.
