Inionline.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kritik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang disebut akan menimbulkan ketimpangan baru justru terbalik dengan tujuan utama dari pembangunan mega proyek di Kalimantan Timur itu. Ia mengatakan IKN adalah salah satu solusi menghilangkan ketimpangan.
Kritik soal IKN itu sebelumnya turut dilontarkan oleh calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang menyebut pembangunan IKN hanya akan menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan baru dengan daerah sekitar.
Jokowi mengatakan IKN justru dibangun dengan tujuan memberikan pemerataan ekonomi, penduduk, dan lainnya.
“Justru kebalikannya [dari ketimpangan]. Kita ini tidak ingin Jawa-sentris, tapi ingin Indonesia-sentris,” kata Jokowi usai menghadiri gerakan tanam pohon bersama di Hutan Kota JIEP, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11).
Jokowi mengatakan 58 persen produk domestik bruto (PDB) atau perputaran uang se-Indonesia berada di Pulau Jawa, padahal Indonesia memiliki 17 ribu pulau di seluruh penjuru. Tidak hanya itu, Jokowi juga mengingatkan setidaknya 56 persen penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa.
“Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Dan memang tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang,” ujarnya.
Kubu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) kompak melontarkan kritik terhadap proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dicetuskan Presiden Joko Widodo.
Kritik itu dilontarkan oleh Anies, Imin, hingga petinggi PKS dan PKB yang menjadi partai pengusung AMIN yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.
Anies menilai pembangunan IKN hanya akan menimbulkan ketimpangan baru. Anies mengatakan pembangunan IKN tak menghasilkan pemerataan, namun justru akan membuat munculnya ketimpangan antara kota baru tersebut dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya.
Padahal menurutnya, pemerataan bisa dilakukan dengan cara mengembangkan kota-kota kecil hingga menengah yang ada di berbagai wilayah.
Terpisah, Cak Imin mengaku lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah IKN yang menurutnya hingga kini belum layak untuk ditinggali.
Sementara PKS menyebut mereka bakal mengupayakan untuk memperjuangkan Jakarta sebagai Ibu kota adalah salah satu gagasan yang akan dibawa dalam Pemilu 2024. Sedangkan PKB menyinggung potensi ketimpangan baru dari mega proyek itu.
