Inionline.id – Merespons pencopotan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta bendera partai saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Bali pada Selasa (30/10), sejumlah elite PDIP angkat suara.
Sekjen PDIP mengungkap kekecewaannya. Dia menilai insiden tersebut telah mencederai keadilan dan kontraproduktif dengan kunjungan Presiden ke Sumatera Barat sepekan sebelumnya.
Kala itu, Hasto mengungkap baliho bergambar Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming justru bertebaran di sepanjang jalan bersamaan kedatangan Jokowi.
“Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden di Sumbar, dengan yang terjadi di Bali, ternyata dua hal yang sangat kontradiktif,” ujarnya.
Terpisah, politikus senior PDIP Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengaku tersinggung dengan pencopotan sejumlah baliho Ganjar-Mahfud di Bali saat kunjungan Presiden.
Anggota Komisi I DPR itu mengaku tak akan tinggal diam dan akan menyelidiki lebih lanjut aksi pencopotan baliho dan bendera partainya. Dia menduga ada upaya provokasi lewat aksi tersebut.
“Sebagai kader PDI Perjuangan saya merasa tersinggung dengan pencabutan baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan bendera yang merupakan lambang kebanggaan kami hanya karena ada kunjungan Presiden ke Bali untuk meninjau harga,” kata Hasan, Rabu (1/11).
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Bali, I Gusti Jaya Negara telah mengimbau para kader partai dan relawan Ganjar-Mahfud MD tetap menjaga kedamaian dan kondusifitas di Bali buntut insiden tersebut.
“Saya mendapatkan informasinya sudah. Tapi kan tidak mau banyak berkomentar itu kan dari berita, intinya kita tidak terlalu jauh berkomentar, sangat sedih karena situasi itu terjadi di Bali,” ucap Jaya Negara.
Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya sudah angkat suara merespons itu. Dia menjelaskan alasan pencopotan baliho capres-cawapres Ganjar-Mahfud saat Presiden murni tak bermuatan politis.
Menurutnya, penertiban alat sosialisasi politik, termasuk pencopotan baliho Ganjar-Mahfud, di sekitar lokasi kunjungan kerja Jokowi dimaksudkan untuk menjaga netralitas kegiatan Presiden.
Mahendra menuturkan penertiban itu murni mengacu pada prosedur tetap (protap) kunjungan kenegaraan, baik itu presiden maupun wakil presiden.
“Salah satu kegiatan yang dilakukan Bapak Presiden di Gianyar adalah penyerahan bantuan paket sembako kepada masyarakat. Hal ini merupakan implementasi kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi. Sehingga pembersihan alat sosialisasi politik itu penting agar acara yang dilaksanakan tak bernuansa politik,” kata Mahendra dalam keterangan tertulis, Rabu (1/11).
