Untuk Bagi-bagi 500 Ribu Rice Cooker, Pemerintah Siapkan Rp347,5 M

Ekonomi157 views

Inionline.id – Tahun ini Pemerintah akan membagikan 500 ribu unit alat memasak berbasis listrik (AML) atau rice cooker ke masyarakat.

Staf Khusus Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan anggaran yang disiapkan untuk program itu mencapai Rp347,5 miliar.

Anggaran itu berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian ESDM.

“Anggaran yang disiapkan untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui AML sebesar Rp347,5 miliar untuk 500 ribu rumah tangga,” ucapnya seperti dikutip dari detik.com.

Masih berupaya mengonfirmasi dan meminta keterangan lebih lanjut terkait penggunaan anggaran tersebut ke Yustinus. Namun, yang bersangkutan mengarahkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Itu program dan anggarannya Kementerian ESDM. Silahkan ditanyakan ke sana,” kata Yustinus.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat dihubungi enggan mengonfirmasi anggaran program pembagian rice cooker tersebut.

Program pembagian rice cooker diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan sebelumnya Jisman P Hutajulu mengatakan pembagian 500 ribu rice cooker itu berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar 140 GWh setara dengan kapasitas pembangkitan 20MW.

Menurutnya, program ini juga berpotensi menghemat LPG sekitar 29 juta kilogram (kg) atau setara 9,7 juta tabung 3 kg.

Adapun target program ini adalah rumah tangga pelanggan PLN atau PLN Batam berdaya 450 VA sampai dengan 1.300 VA yang berdomisili di daerah tersedia listrik 24 jam menyala. Selain itu, rumah tangga tersebut juga tidak memiliki AML.

Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM selaku pelaksana program, saat ini tengah menyiapkan data calon penerima rice cooker berdasarkan usulan dari kepala desa atau pejabat setingkat.

Setelah mendapat data, Ditjen Ketenagalistrikan kemudian melakukan verifikasi yang melibatkan PLN dan PLN Batam. Selanjutnya, dilakukan pengadaan dan pendistribusian kepada masyarakat.