Inionline.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita kepada ratusan kepala daerah betapa sulitnya mengimpor beras di tengah ganasnya El Nino.
Jokowi mengatakan dulu banyak orang meremehkan ancaman perubahan iklim. Kini, semuanya mulai menjerit saat produksi beras dalam negeri anjlok imbas kekeringan di 7 provinsi Indonesia.
“Kita mau tutup dari impor sekarang tidak semudah dulu. Mencari beras impor tidak semudah dulu, 22 negara sudah setop dan mengurangi ekspornya karena mereka sendiri juga ingin menyelamatkan rakyatnya. Situasi seperti ini bapak ibu (kepala daerah) semuanya harus ngerti dan paham bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja,” katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (30/10).
“Saya berbicara dengan Perdana Menteri Narendra Modi. (India) punya stok beras, tapi dipakai sendiri untuk cadangan, enggak berani melepas. Saya sudah bicara, enggak berani melepas. Lalu, Vietnam, Kamboja, dan Thailand yang biasanya menyodor-nyodorkan juga sama. Bisa (impor), tetapi sangat terbatas,” sambung Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi meminta penjabat (pj) kepala daerah itu sadar bahwa kondisi sekarang tidak mudah. Ia meminta para pj gubernur hingga bupati/wali kota mewaspadai gejolak inflasi, utamanya di sektor pangan.
Jokowi merinci inflasi di tingkat provinsi berkisar di level 1,1 persen-3,5 persen, kabupaten 1,1 persen hingga 5,2 persen, dan kota di rentang 1,1 persen-4,2 persen. Ia lantas meminta pemerintah kabupaten dan kota hati-hati.
“Saya cek terakhir beras sudah naik 19,8 persen year to date (ytd) atau 2,5 persen month to date (mtd), hati-hati. Kalau pemerintah daerah memiliki kemampuan, segera intervensi agar inflasi bahan pangan ini tidak semakin naik. Harus dihentikan kalau ada hal-hal seperti itu,” pesan Jokowi.
“Oleh sebab itu, lihat pasar itu penting, lihat stoknya di kabupaten/kota dan provinsi, cek dan lihat. Jangan terjebak rutinitas sehari-hari, administrasi, yang penting-penting itu kita harus cek terlebih dahulu. Urusan harga tolong betul-betul dikendalikan. Jaga pasokan, pantau harga, turun ke lapangan,” titahnya.
Ia menegaskan pemda bisa menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menurunkan inflasi. Caranya, dengan mensubsidi biaya logistik agar harga pangan tetap terjangkau.
Selain itu, Jokowi meminta para kepala daerah mengimbangi bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat. Menurutnya, bansos beras 10 kg per bulan dari negara akan lebih baik jika diikuti bansos lainnya dari daerah.
“Alokasikan untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial. Kondisi seperti ini harga beras naik, bapak ibu semua keluarkan bansos, pasar murah, seperti sekarang dilakukan pemerintah pusat memberikan bantuan 10 kg beras per bulan,” tuturnya.
“Pemerintah provinsi berikan (beras) 5 kg, pemerintah kota juga berikan 5 kg. Kalau bareng-bareng seperti itu, rakyat itu adem. Dan saya titip yang dibeli produk dalam negeri, utamanya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kita,” tandas Jokowi.
