Inionline.id – Seluruh penjabat (pj) kepala daerah diminta Presiden Joko Widodo untuk mendukung program prioritasnya, yakni hilirisasi hingga penurunan kemiskinan.
“Dukung program prioritas pemerintah. Penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, hilirisasi industri, berikan dukungan penuh kepada program ini,” pesan Jokowi saat memberi arahan kepada ratusan pj kepala daerah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (30/10).
Ia lantas meminta pemerintah daerah gerak cepat mengintervensi jika terjadi lonjakan harga di wilayahnya. Jika tidak, keberlangsungan hidup warga Indonesia akan terancam, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
Jokowi mencontohkan program bantuan sosial (bansos) beras 10 kg per bulan yang sudah dilakukannya sejak April 2023 dan akan diperpanjang hingga akhir tahun. Ia meminta pemda juga mengimbangi bansos pusat tersebut.
“Alokasikan untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial. Kondisi seperti ini harga beras naik, bapak ibu semua keluarkan bansos, pasar murah, seperti sekarang dilakukan pemerintah pusat memberikan bantuan 10 kg beras per bulan. Pemerintah provinsi berikan (beras) 5 kg, pemerintah kota juga berikan 5 kg. Kalau bareng-bareng seperti itu, rakyat itu adem,” pinta Jokowi kepada pemda.
Selain itu, Jokowi menyinggung pentingnya mempermudah investasi sejak di tingkat daerah. Ia mencontohkan betapa mudahnya mengurus izin di Uni Emirat Arab (UEA) yang hanya memakan waktu 30 menit.
Ia menekankan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi iklim investasi. Oleh karena itu, Jokowi meminta jangan sampai urusan izin di tingkat daerah memakan waktu berbulan-bulan.
“Gimana kita mau bersaing kalau izin masih berbulan-bulan? Meja ini, ini, ini. Karena investasi itu rebutan, semua negara rebutan dalam rangka pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
“Sudah masuk sini (Indonesia) kok malah kita buat ruwet? Kita yang membuat mereka bisa balik badan. Sederhanakan prosedur, fasilitasi, jaga tata kelola, jangan ada pungutan. Karena ini juga akan membuka lapangan kerja, investasi membuka lapangan kerja,” tutup Jokowi.
