Inionline.id – Kementerian Keuangan mengaku belum diajak bicara oleh lembaga atau instansi pemerintah lain soal wacana penghapusan pertalite yang digaungkan PT Pertamina (Persero).
“Itu belum dibahas (penghapusan pertalite dan potensi beban keuangan negara),” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).
Febrio juga menegaskan belum ada pembahasan soal insentif berupa pembebasan pungutan bea cukai bioetanol yang digunakan untuk bahan baku pertamax green 92, yakni calon pengganti pertalite.
Hal serupa juga ditegaskan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani yang mengaku sama sekali belum membahas rencana penghapusan pertalite tersebut dengan Pertamina.
“Belum ada pembahasan itu (pembebasan cukai bioetanol). Enggak tahu. Bukan soal ruang, pembahasan saja belum, kami belum tahu bentuknya. Enggak ada (pembahasan dengan Pertamina),” tegasnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/8).
Askolani menegaskan jika pun rencana itu benar, maka harus dibahas secara terbuka. Oleh karena itu, ia enggan berandai-andai bagaimana mekanisme penerapannya, termasuk perubahan peraturan menteri keuangan (PMK).
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengusulkan penghapusan pertalite mulai tahun depan. Nantinya, subsidi untuk pertalite dialihkan ke pertamax green 92.
“BBM subsidi kita naikkan dari RON 90 ke RON 92, karena aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) oktan number yang boleh dijual di Indonesia minimum 91,” kata Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/8).
Namun, Nicke mengklarifikasi bahwa wacana penghapusan pertalite itu masih berupa usulan Pertamina.
