Inionline.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan potensi perdagangan Bursa Karbon Indonesia bisa mencapai Rp3.000 triliun. Menurutnya, ada satu gigaton karbondioksida (CO2) potensi kredit karbon yang bisa ditangkap.
“Rp3.000 triliun bahkan bisa lebih. Sebuah angka yang sangat besar. Yang tentu ini akan menjadi kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sejalan dengan arah dunia yang menuju ekonomi hijau,” kata Jokowi saat peluncuran Bursa Karbon pertama di Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (25/9).
Ia menyebut Bursa Karbon bisa menjadi kontribusi Indonesia untuk berjuang bersama dunia dalam melawan krisis iklim.
Bursa Karbon juga menjadi langkah konkret untuk Indonesia mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) yaitu dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
“Hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan khususnya melalui pengurangan emisi karbon,” katanya.
Bursa karbon adalah suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon atau catatan kepemilikan unit karbon. BEI sudah mendaftarkan sebagai penyelenggara bursa karbon.
Sebelumnya, BEI secara resmi telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Informasi itu disampaikan Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik pada Jumat (8/9) ini. Ia menambahkan BEI telah menyampaikan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan OJK.
“Untuk itu, dapat kami sampaikan bahwa BEI telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK 12/2023,” ungkapnya seperti dikutip dari Antara.
SEOJK Nomor 12 Tahun 2023 berisi tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
Ia mengungkapkan sebelum mengajukan permohonan, BEI telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara bursa karbon sejak awal 2022 lalu.
