Inionline.id – Akibat perubahan iklim kemarau atau El Nino sejumlah petani Badui di Kabupaten Lebak, Banten mengatakan jadwal tanam benih padi huma tertunda.
“Mestinya pekan ini sudah dilakukan tanam padi huma sesuai kalender adat,” kata Santa (55) seorang petani Badui di Blok Cicuraheum Gunungkencana Kabupaten Lebak, Kamis.
Santa mengatakan di wilayahnya sudah dua bulan terakhir ini tidak ada turun hujan, sehingga ladang pertanian masyarakat Badui terjadi kekeringan.
Selama kemarau itu tentu petani Badui tidak bisa melakukan “ngaseuk” atau membuat lubang untuk dimasukkan gabah ke dalam tanah untuk ditanam butiran padi huma.
Mereka petani kini terpaksa hanya bisa tanam kencur, karena tanaman lainnya tidak bisa ditanam akibat kemarau panjang.
“Kami berharap Oktober mendatang curah hujan turun, sehingga petani bisa tanam padi huma,” kata Santa sambil menyatakan membuka ladang pertanian seluas satu hektare.
Begitu pula petani Badui lainnya Pulung (60) mengaku dirinya terpaksa tidak melakukan gerakan tanam padi huma karena kemarau sudah berlangsung dua bulan terakhir.
Padahal, ladang pertanian sudah digarap seluas satu hektare untuk ditanami padi huma dan tanaman palawija serta hortikultura.
Saat ini, kata dia, ladang pertanian itu dibiarkan begitu saja yang berlokasi di Leuwidamar karena kekeringan.
“Kami khawatir kemarau itu berlangsung sampai November mendatang, sehingga gerakan tanam dilakukan mundur,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Kanekes yang juga tetua adat Jaro Saija mengatakan saat ini petani Badui tidak bisa melakukan gerakan tanam padi huma akibat kemarau itu.
Semestinya, gerakan tanam padi huma dilakukan serentak pada pekan ini, namun tidak ada curah hujan.
Kendati kemarau panjang, tetapi cadangan pangan yang ada di leuit atau lumbung cukup untuk konsumsi keluarga hingga 25 tahun ke depan.
“Kita memiliki 8.000 lumbung dengan 4.000 KK, sehingga satu KK punya 2 lumbung pangan,” ujar Jaro Saija.
Darurat kekeringan di Serang
Sementara itu kekeringan di Kota dan Kabupaten Serang, Banten, juga semakin meluas imbas kemarau panjang yang di akibatkan dampak dari El Nino. Imbasnya warga-warga kesulitan air bersih untuk mencukupi kebutuhan hariannya.
Di Kota Serang, sebagai ibu kota provinsi Banten yang memiliki enam kecamatan, lima di antaranya sudah kekeringan. Terparah berada di Kecamatan Kasemen yang merupakan daerah pesisir, sekaligus bagian hilir Sungai Cibanten.
“Paling parah dari bencana kekeringan akibat dampak El Nino adalah kecamatan Kasemen, dengan kesulitan air. Terbukti lihat dari group OPD banyak yang memberikan bantuan kepada masyarakat,” ujar Nanang Saefudin, Sekda Kota Serang, Rabu (20/9).
Meski sudah lima dari enam kecamatan masuk dalam kategori kekeringan, Pemkot Serang belum menetapkan status tanggap darurat. Karena membutuhkan perencanaan dan pembahasan yang matang.
Penetapan status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat, perlu masukan dari lintas sektoral yang nantinya di bawah dalam forkopimda.
“Bahan-bahannya ada, nanti dilanjutkan rapat kembali dengan lintas sektor dan terakhir rapat forkompinda. Kalau memang harus dibuat kebijakan, tolong perhatikan aspek hukum, sosial, ekonomi dan politisnya. Sehingga nantinya bisa diambil sikap oleh OPD sesuai dengan tupoksi-nya,” ujar Nanang.
Sedangkan Pemkab Serang telah menetapkan daerah masuk dalam tanggal darurat kekeringan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, nomor 360/Kep.467-Huk.BPBD/2023. Dari 29 kecamatan, sebanyak 15 diantaranya sudah mengalami bencana kekeringan.
Pemkab Serang mengerahkan 16 armada air bersih untuk mendistribusikan air ke masyarakat di 15 kecamatan yang kesulitan air bersih. Penyaluran air bersih juga melibatkan Polres Serang, Kodim 0602/Serang, Brimob Polda Banten serta BPBD Provinsi Banten.
“Kita semua bergerak, ada 16 tangki yang kita distribusikan. Bantuan bukan hanya dari pemerintah saja, tapi seluruh ormas yang ingin membantu, kita satukan di posko bencana yang kita punya di BPBD Kabupaten Serang,” ujar Pj Sekda Kabupaten Serang Nanang Supriatna, Rabu.
Pemkab Serang juga bekerjasama dengan TNI, Polri dan kejaksaan untuk membangun sumur bor. Sehingga nantinya masyarakat yang membutuhkan air bersih, tidak lagi di kirim menggunakan mobil tangki, tapi bisa datang ke sumber air terdekat.
“Bantuannya dari kita melalui Dinas Perkim. Kalaksa dan jajaran juga meminta kepada Pemprov Banten untuk bantuan sumur bor, jadi ke depannya bukan hanya kita kirim air tapi mencari sumber air disana,” jelasnya.
