KOTA BOGOR, Inionline.id – Pasca pelaksanaan PPDB, Walikota Bogor, Bima Arya merotasi puluhan pejabat struktural dilingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor di pada Senin, 31 Juli 2023.
Pejabat struktural yang dirotasi diantaranya 9 Eselon golongan III A dan B, 8 Kepala Sekolah SMP, 31 Kepala Sekolah SD, 2 jabatan fungsional dan 14 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Rotasi kali ini adalah pembelajaran dan pembenahan atas persoalan yang ada dalam PPDB 2023. Saya menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan penyegaran pimpinan sekolah di SMP dan SD,” ungkap Bima usai melantik pejabat struktural di Disdik Kota Bogor pada Senin (31/7/23).
Ada beberapa kepala sekolah SMP dan puluhan kepala sekolah SD yang bergeser. Dan ini harus menjadi pembelajaran dan penyegaran. Di dinas pendidikan kota Bogor dua Kabid bergeser, ia menugaskan secara khusus untuk membangun sistem yang baik.
” Saya telah memegang laporan dari inspektorat kota Bogor terkait pelaksanaan PPDB. Laporan tersebut ada 30 halaman dan dari sinilah kita lakukan langkah pembenahan,” tegas Bima.
Menurut Bima, pembenahan itu ada di Disdukcapil kota Bogor. Jadi, ia minta operator tidak lagi memiliki kewenangan otorisasi untuk tanda tangan elektronik.
“Tidak semua itu, maka otoritas harus ada di pimpinan struktur di atas. Dan saya minta dilakukan pergeseran dan pergantian seluruh operator, karena ini bukan kewenangan Walikota tapi kewenangan Disdukcapil,” tandasnya.
Ia minta kepada kepala dinas untuk menyesuaikan itu dan menarik kembali kewenangan otorisasi terkait pemindahan dokumen kependudukan di tingkat operator.
“Kemudian Disdukcapil harus memiliki sistem sehingga satu tahun sebelum PPDB persyaratan untuk pindah domisili atau menitip famili lain tidak dilakukan. Dan termasuk di Dinas Pendidikan Kota Bogor juga saya minta evaluasi lagi mengenai sistem,”pintanya.
Ia minta tidak dilakukan dengan verifikasi scan barcode dari admistrasi mendaftar kemudian verifikasi faktual dilapangkan,
Sehingga ini akan menimbulkan banyak persoalan dan Disdik harus membentuk tim panitia khusus PPDB seperti tahun lalu.
“Saya Menegur keras dua dinas ini sebagian dilakukan pergeseran tetapi sistem harus dilakukan pembenahan.
Jadi, berdasarkan rekomendasi dari inspektorat ini rinci sekali langkah langkahnya saya akan menerbitkan perwali khusus. Sehingga PPDB tahun depan sudah di siapkan langkah langkahnya untuk mencegah manipulasi,” pungkasnya.
