Inionline.id – Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan terus melakukan upaya untuk mengatasi penolakan warga soal pembangunan gereja di Kota Cilegon, Banten.
Upaya itu disampaikan Tito usai meresmikan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bogor, Minggu (9/4).
Menurut Tito, pemerintah saat ini masih dalam proses menjalin komunikasi dengan warga dan kelompok agama setempat. Namun, dia enggan mengungkapkan itu lebih jauh.
“Nah ini sedang berproses. Tapi, saya nggak akan bisa sampaikan detail. Karena langkah-langkah ini nggak boleh langkah yang terlalu terbuka,” ucap Tito usai ikut meresmikan GKI Yasmin, Bogor, Minggu (9/4).
“Mediasi itu harus dengan hati. Dengan hati itu ya nggak perlu disampaikan banyak ke publik. Tapi mudah-mudahan cepat selesai juga,” tambahnya.
Dia berharap agar peresmian GKI Yasmin menginspirasi pembangunan gereja di Cilegon. Baik menginspirasi kepala daerahnya untuk lebih berani, maupun warga agar lebih terbuka.
Tito berkata bahwa dalam setiap resistensi di tengah masyarakat, terdapat beberapa lapisan. Mulai dari aktor penggerak, tim pelaksana, dan pendukung atau simpatisan. Setiap lapisan itu harus dilakukan pendekatan berbeda.
Jenderal purnawirawan polisi bintang empat itu, mengaku masih terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan polemik pembangunan gereja di Cilegon. Pihaknya terutama melakukan pemetaan atas konflik tersebut.
“Ini sedang berproses seperti yang dikerjakan Pak Wali Kota Pak Bima Arya. Jadi, agar melakukan pendekatan-pendekatan, saya sudah memetakan,” kata dia.
Cilegon menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang tak memiliki rumah ibadah selain masjid dan musala milik umat muslim. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon 2021, ada 381 masjid dan 387 musala di Kota Cilegon. Namun, tak ada satu pun gereja, pura hingga vihara.
Pada 2022, SETARA Institute mencatat Kota Cilegon sebagai daerah paling intoleran di Indonesia.
Teranyar, Pendeta Hotman, pimpinan jemaat HKBP Maranatha Cilegon menyebut proses pembangunan gereja mentok di pihak Kelurahan Gerem. Merujuk aturan, jika proses di Kelurahan selesai, pihak HKBP tinggal meminta rekomendasi tertulis dari Kemenag Kanwil Cilegon dan Forum Kerukukan Umat Beragama (FKUB).
