Inionline.id – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai gejala polarisasi jelang Pemilu 2024 telah mulai muncul di tengah masyarakat saat ini.
Mulanya, Ma’ruf mengimbau agar para peserta Pemilu 2024 untuk tidak menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan pada pemilu. Partai politik diminta tidak menggunakan cara dan narasi kampanye yang dapat merusak keutuhan bangsa.
Penyelenggara pemilu, penegak hukum, serta masyarakat juga turut diminta bersama-sama menyukseskan pemilu.
“Saya kira sudah ada (gejala polarisasi), sudah pernah dilihat. Misalnya pernah ada menggunakan masjid sebagai tempat kampanye, itu salah satu indikasi yang kalau itu tidak segera dicegah, nanti tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan, menjadikan tempat kampanye, kemudian pesantren-pesantren jadi tempat kampanye,” ujar Ma’ruf usai dialog kebangsaan BNPT, KPU, dan Bawaslu bersama partai politik di Hotel The St. Regis Jakarta, Senin (13/3).
Ma’ruf mengatakan pembelahan di masyarakat dapat terjadi di pelbagai tempat. Mulai dari di masyarakat, tempat ibadah hingga pesantren.
“Ini yang saya kira dicegah selama ini, terus dilakukan, termasuk dalam dialog kebangsaan yang terus dilakukan baik nasional maupun di tingkat daerah. Provinsi dan Kabupaten/Kota. Akan terus dilakukan,” jelas dia.
Mendagri singgung masa kampanye 75 Hari
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari dapat mengurangi potensi keterbelahan di masyarakat.
Tito awalnya menyinggung masa kampanye pemilu sebelumnya yang lebih panjang. Masa kampanye pemilu 2024 mendatang telah ditetapkan berlangsung selama 75 hari.
“Sekarang kan dibatasi 75 hari. Kita rapat dengan Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, DKPP bahwa kita sepakati masa kampanye itu adalah masa rawan terjadi polarisasi itu dilakukan selama 75 hari saja. Jadi lebih kurang 2 bulan lebih. Ini akan mengurangi berpotensi keterbelahan,” jelas Tito.
Tito menyebut nilai-nilai kebangsaan harus terus dikampanyekan untuk menjaga persatuan bangsa.
