Bogor, Inionline.id – Pandemi Covid-19 nampak betul menghantam sektor perekonomian masyarakat di Indonesia, warga Desa Hambalang, Kabupaten Bogor pun tak luput jadi korbannya termasuk para pegiat UMKM.
Masalah ini terkuak saat reses II anggota DPRD Jawa Barat daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor Erni Sugiyanti, Jum’at (17/02/2023).
Puspita selaku kader PKK dan UMKM Desa Hambalang menyatakan sulitnya permodalan bagi kelompoknya yang ingin mengembangkan usahanya yang kebanyakan berbasis tanaman singkong.
“Meneruskan tadi yang masalah kripik, kalau ibu mau memodali kita siap, Inysa Allah kader posyandu dan PKK hambalang kalau kita disemangati insyaallah gesit untuk hal kuliner,” tukasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut Erni langsung memberikan solusinya. Politisi PKB ini akan berupaya mengadvokasi program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dari Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia bagi pegiat UMKM di Desa Hambalang.
“Program ini sudah lumayan lama, mungkin kalau tidak salah sudah tahun ke 4, dari Dirjen Bina Penta Kemenaker RI melaksanakan ini, dan hasilnya sudah banyak teman-teman di kabupaten Bogor khususnya yang mendapatkan stimulan ini untuk kemudian melakukan usaha sendiri,” katanya.
Kelompok UMKM tersebut terdiri dari usaha lele asap di Kecamatan Ciseeng, rumah jamur di Kecamatan Dramaga dan kelompok menjahit di Kecamatan Leuwiliang hasil dari advokasi Erni Sugiyanti.
“Syaratnya kelompok UMKM ini harus punya usaha yang sama-sama dirembuk, kemudian bisa menjadi kesepakatan di kelompok tersebut, lalu di sahkan oleh pihak desa nama kelompoknya, kemudian mereka juga mengurus seperti biasa rekening dan lain-lain serta tidak perlu yayasan seperti hibah banprov,” ungkapnya.
Terdapat 2 tahapan program TKM ini dimana level pemula terdiri dari 10 pegiat UMKM dalam 1 kelompok dengan anggaran bantuan senilai 20 juta rupiah dan TKM lanjutan dimana level ini jika kelompok tersebut dinilai berhasil maka selanjutnya akan menerima bantuan stimulan senilai 15 juta rupiah per 1 pegiat UMKM.
“Saya berharap agar warga yang tadi punya usul benar-benar mau menjalankan, karena terkadang kita sudah melontarkan bahwa kita punya program tapi tidak ada juga yang follow up, saya tidak ingin seperti kasus desa digital,” imbuhnya.
“Desa digital sayang sekali dari 30 desa yang mendapat bantuan kementrian, hanya 15 desa yang memanfaatkannya, itu pun birokrasinya lama sekali, saya harap ini tidak terjadi lagi di program TKM,” tutup Erni. (JC)
