Inionline.id – Sejumlah perwakilan Aremania mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk meminta perhatian Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) atas penanganan Tragedi Kanjuruhan yang mereka nilai mandek di kepolisian, Kamis (5/1).
Rombongan Aremania diterima Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Sementara Jokowi pada hari ini sedang tidak di istana karena sedang berkunjung ke Provinsi Riau.
Dalam pertemuan itu, Aremania meminta Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pembentukan tim penyidik independen. Aremania merasa kepolisian menghambat proses hukum Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan setidaknya 135 orang itu
“Kita mohon kepada Pak Moeldoko, kepada Pak Presiden Jokowi, tolong terbitkan perppu penyidik independen di luar Polri karena Polri sudah enggak objektif. Polri sudah banyak kepentingan,” kata Ketua Tim advokasi Tragedi Kanjuruhan Imam Hidayat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/1).
Imam mengatakan proses hukum yang sudah sampai tahap persidangan adalah kasus model A. Kasus itu merupakan temuan Polri.
Dalam kasus itu, para pelaku hanya dijerat pasal pembunuhan karena kealpaan. Aremania tidak menerima proses hukum itu karena menganggap Tragedi Kanjuruhan adalah pembunuhan berencana.
Pada saat yang sama, Aremania mengajukan laporan kepolisian yang kemudian menjadi kasus model B. Namun, Polri hingga saat ini menggantung laporan tersebut dari mulai tingkat polres hingga Bareskrim Polri.
“Terakhir kita dengar dari teman-teman Arema bahwa laporan model B ini enggak bisa jalan, enggak bisa naik ke penyidikan kalau model A di sidangnya belum inkrah,” ujarnya.
“Nanti kita akan melawan,” imbuhnya.
Sebelumnya, 135 orang mati dalam Tragedi Kanjuruhan. Tragedi itu terjadi setelah pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut penembakan gas air mata oleh polisi menjadi penyebab jatuhnya korban dalam tragedi itu.
