Inionline.id – Polda Metro Jaya menangkap 20 orang pelaku sindikat pengoplosan gas LPG di wilayah Jabodetabek.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan para pelaku melakukan praktik kecurangan pengoplosan LPG subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi 12 kg.
Aksi pengoplosan itu dilakukan para tersangka di sejumlah lokasi yang berbeda mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Kota Tangerang, Tangerang Selatan hingga Bekasi.
“Ditreskrismsus Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap toko dan gudang yang diduga digunakan sebagai tempat untuk memindahkan isi gas elpiji ukuran 3 Kg ke tabung gas elpiji kosong ukuran 12 Kg,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (23/12).
Zulpan mengatakan dari total 20 pelaku tersebut, 7 diantaranya yakni JP, S, DL, M, GLA, YS, dan PH berperan sebagai pemilik bisnis gas LPG.
Sementara 7 orang lainnya yang berinisial A, H, IYS, K, S, E, FP berperan sebagai pengoplos gas LPG. Sedangkan sisanya yang ST, RS, MR, DK, Y dan R merupakan karyawan usaha LPG tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, para tersangka melakukan kecurangan dengan memindahkan isi gas melalui pipa regulator yang dimodifikasi. Setelahnya, mereka menggunakan es batu agar isi gas bisa dipindahkan.
Ia menjelaskan para tersangka memperoleh keuntungan dari hasil pengoplosan gas LPG 3 Kg seharga Rp20 ribu untuk gas LPG 12 Kg seharga Rp220 ribu.
“Dengan modal kurang lebih Rp80 ribu dan kemudian para tersangka menjual tabung gas LPG ukuran 12 Kg sebesar Rp200 ribu sampai dengan Rp220 ribu kepada masyarakat,” jelasnya.
Dalam kasus ini, penyidik juga turut menyita sejumlah alat bukti berupa dari 242 tabung gas LPG kosong ukuran 3 Kg kosong, 384 tabung gas LPG ukuran 3 Kg isi, 132 tabung gas LPG ukuran 12 Kg kosong hingga 135 tabung gas LPG ukuran 12 Kg isi.
Selain itu, 11 tabung gas ukuran 5,5 Kg kosong, 100 buah pipa besi, 2 buah timbangan, 14 kantong segel, 12 buah selang regulator, 6 buah alat suntik hingga 9 unit kendaraan turut disita.
Atas perbuatannya para tersangka dikenakan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan atau Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
