Inionline.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim akan segera berkoordinasi dengan KemenpanRB dan beberapa kementerian untuk membahas nasib ratusan ribu tenaga kesehatan (nakes) honorer.
Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Arianti Anaya mengatakan langkah itu diambil karena pada 2023, tenaga honorer akan dihapus oleh pemerintah. Saat ini masih ada sekitar 400 ribu nakes berstatus honorer.
Ratusan ribu nakes honorer itu tidak mendapat formasi dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini.
“Harus ke KemenpanRB. Nanti kami koordinasi dulu sama KemenpanRB, Kemendagri dan Kemenkeu. Nanti bisa preskon bersama,” kata Arianti di Kantor Kemenkes, Jakarta pada Kamis (24/11).
Sebelum tenaga honorer benar-benar dihapus, Arianti menyebut pemerintah akan membuka seleksi PPPK untuk nakes honorer untuk terakhir kali pada awal tahun 2023. Namun dia tidak tahu berapa jumlah formasi yang akan disediakan.
“Saya mendengar akan dibuka lagi formasi tambahan. Tapi tentunya berapanya saya masih menunggu dari KemenpanRB,” ucap dia.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian PAN-RB akan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang.
Berdasarkan Surat MenPAN-RB B/1511/M.SM.01.00/2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, ada dua kelompok kategori honorer atau non ASN.
Surat Menpan-RB ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Aturan itu menyebutkan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.
Sementara itu, jumlah nakes non ASN yang tersedia saat ini sebanyak 484.052. Pemda memerlukan 255.249 ASN untuk kebutuhan fasilitas kesehatan. Namun demikian, formasi akhir yang diusulkan Pemda hanya 80.049.
