Bogor, Inionline.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat mengadakan reses I tahun sidang 2022-2013 di cafe Domoro, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jum’at (04/11/2022).
Dalam acara tersebut hadir anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Dedi Aroza dan organisasi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) dari Kecamatan Caringin dan Cigombong.
Sesi tanya jawab menghasilkan 3 aspirasi dimana yang pertama datang dari Abdul Syukur pengurus IPSM divisi pendamping lansia terlantar.
Abdul mengungkapkan bahwa IPSM memiliki program bedah kamar lansia dengan motto gerakan nyaah ka kolot (sayang ke orang tua) kalau bukan kita yang memperhatikan kolot (orang tua) siapa lagi.
“Dengan data yang sudah kita kantongi, kita akan membuat program bedah kamar lansia dan saya minta kepada bapak dewan untuk membantu kami bukan dalam hal komersil, dalam hal kebijakan yang namanya pembuat regulasi untuk mendorong anggaran CSR yang ada diwilayah kami untuk membantu kami, jangan sampai CSR itu kami yang seharusnya mendapatkan masalah sosial itu tidak mendapatkan,” kata Abdul.
“Kami tidak meminta uang, kami akan berikan data, kami minta berupa barang seperti kasur dan sebagainya karena kalau kita datangi lansia tersebut, itu saya sampai menangis karena kasurnya sudah rusak dan bau,” sambung Abdul.
Aspirasi kedua datang dari Dede Herdian selaku staff desa Caringin sekaligus mantan pengurus IPSM periode 2016-2021.
Dede berharap kepada Ru’yat guna mendorong kepada eksekutif agar IPSM diperhatikan terutama penganggaran untuk membentuk IPSM mandiri yang bersifat usaha.
“Jadi IPSM mandiri adalah agar IPSM memiliki kegiatan usaha menjual dodol misalnya atau menanam sayur sehingga ketika kami (IPSM) tidak punya uang, ada dari anggaran itu,” imbuhnya.
Merespon aspirasi tersebut, Achmad Ru’yat langsung mengontak Dodo Suherman selaku Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Jawa Barat dan Widi Herdiana Kepala Bagian CSR Bank BJB guna mencari solusi atas masalah yang dihadapi IPSM.
Untuk Dinsos Jawa Barat bantuan sosial langsung hanya diperuntukan bagi bencana alam atau panti-panti yang dinaungi yayasan, adapun bantuan yang diminta IPSM ranah bantuannya ada di Dinas Sosial Kabupaten Bogor.
“Sedangkan bagi CSR Bank BJB, Ketua IPSM sekarang mekasnismenya pengajuan CSR itu tidak bisa kita telepon, kita minta bantuan, tapi harus menyampaikan surat permohonan,” kata Ru’yat.
“Disini diuji kepiawaian membuat surat, disampaikan kepada Dirut BJB dan juga disampaikan ke penanggung jawab pengelolaan CSR BJB pusat, intinya mengirim surat dan proposal apa yang diinginkan dari dana CSR, misalnya tentang pembelian kasur untuk lansia atau untuk membantu operasional penanganan pasien masyarakat tidak mampu, tentu dalam bentuk surat dan proposal dan nanti permohonannya berapa, misalkan permohonan 1 juta misalkan dicantumkan dan untuk apanya,” papar Ru’yat kepada peserta yang hadir.
Dedi Aroza selaku anggota DPRD Jawa Barat menambahkan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Bogor sedang menyusun peraturan daerah tentang CSR atau disebut dengan TJSL.
“Sebenarnya kita di pemerintah Kabupaten Bogor sudah punya hanya waktu itu Perdanya jadi status quo sehingga dirubah lagi TJSL nya,” ungkapnya.
Dedi melanjutkan, “memang perlu untuk di Caringin khususnya ngobrol dengan forum komunikasi pemerintah kecamatan agar kemudian sebelum perdanya ada bisa komunikasi dengan beberpa perusahaan tentu dengan cara kita yang baik-baik itu yang dengan TJSL atau CSR,” tukasnya.
Sedangkan aspirasi IPSM mandiri, Dedi Aroza mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Bogor telah menganggarkan untuk IPSM Kabupaten Bogor lewat Dinas Sosial untuk tahun anggaran 2023 sehingga bisa digunakan untuk pelatihan usaha.
“Kita tunggu saja, kita doakan agar angkanya tidak hilang, cukup untuk pelatihan sekian gelombang se-Kabupaten Bogor,” pungkas Dedi Aroza. (JC)
