Bogor, Inionline.id – Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan terkejut sekaligus mempertanyakan data pemerintah pusat, yang menyebutkan jumlah masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Bogor mencapai 1,21 persen atau sekitar 73 ribu orang.
Menurutnya, dari data di dua dinas yakni Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DP3AP2KB) ada sekitar 450 masyarakat Kabupaten Bogor yang tergolong miskin.
Namun, pihaknya mempertanyakan data 73 ribu warga yang tergolong miskin ekstrim.
Merespon hal ini anggota DPRD Jawa Barat daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor Erni Sugiyanti meminta Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan untuk memastikan terlebih dahulu kebenaran datanya.
“Itu release datanya data tahun berapa, karena kita khawatir juga itu terjadi penumpukan data dan keselahan data, harapanya tidak sebesar itu, saya juga kaget sampai 73 ribu, apakah kemudian data ini data yang lalu misalnya data pada saat terjadi musibah Covid, apakah sudah diperbaharui atau belum, apakah itu data yang direlease tahun-tahun lalu ataukan betul yang hari ini,” tutur Erni, Selasa (11/10/2022).
Namun jika data tersebut betul dimana sampai 73 ribu orang miskin ekstrim se-Kabupaten Bogor berarti bumi Tegar Beriman mengalami penurunan skala pembangunan yang luar biasa anjlok.
“Saya tidak tahu ini harus dibenahi seperti apa, tapi kemudian memang yang harus dilakukan Pemda dalam situasi hari ini, apalagi ini menjelang Pilkada artinya sebentar lagi juga ada Plt sebelum itu terjadi ini harus sudah dibenahi betul, ditinjau ulang kembali APBD itu untuk apa,” tukas Erni.
Yang dimaksud APBD ialah APBD yang digelar yang untuk tahun 2023 untuk apa saja, seandainya ini belum rampung dibahas mungkin itu bisa ditinjau ulang sebagai langkah awal untuk menindak lanjuti temuan dari Pemerintah pusat yang menyampaikan bahwa ada 73 ribu masyarakat yang miskin ekstrim.
“Kita harus menelaah lebih lanjut melihat langsung siapa 73 ribu orang ini, berapa penghasilannya, apakah masih sendiri atau sudah berkeluarga, atau masih ada beban lagi bukan hanya dirinya sendiri,” imbuh politisi PKB ini.
Langkah selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor harus memberikan stimulan yang kemudian melihat mata pencaharian masing-masing masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrim ini.
“Seandianya itu tertimpa pada sektor UMKM misalnya, maka yang harus diberikan adalah kesana (pelaku UMKM), seandainya yang tertimpa adalah persoalan pengangguran maka secepat mungkin Pemerintah Daerah harus membuat kebijkan tersendiri memanggil para pengusaha-pengusaha untuk kemudian melakukan kegiatan yang sifatnya seperti padat karya yang kemudian bisa menarik tenaga kerja untuk sementara,” papar Erni.
Jika benar data jumlah miskin ekstrim ini maka Erni berharap agar ada goodwill dari Plt Bupati Bogor dan Pemkab Bogor untuk menahan dulu program-program pembangunan yang tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan di relokasi kepada program yang menyentuh langsung masyarakat.
“Untuk pihak Pemprov Jabar sendiri saat rapat paripurna dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, senin kemarin (10/10/2022), kami sendiri belum melihat untuk 2023 program-program terkait pengentasan kemiskinan belum masuk dalam design APBD Jawa Barat 2023, sayang sekali menurut saya,” pungkas Erni Sugiyanti.
