Bandung, Inionline.id – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2022 sebagai Provinsi terbaik pertama dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kamis (29/9/2022) yang lalu.
Ini adalah kali pertama Provinsi Jabar meraih peringkat pertama setelah pada tahun sebelumnya (2021) di peringkat kedua. PPD sendiri telah dilaksanakan tahun 2018.
Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi dalam penyusunan perencanaan yang berkualitas, pencapaian target-target pembangunan daerah, serta inovasi pembangunan yang telah dilaksanakan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Kepala Bappeda Provinsi Jabar Sumasna di Kantor Bappenas, Jakarta.
“Penghargaan pembangunan daerah tahun 2022 ini mendorong kami untuk bisa mempertahankan kualitas perencanaan pembangunan daerah Jabar sesuai dengan visi misi Pak Gubernur menuju Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi,” kata Sumasna.
Merespon PPD 2022 ini anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Mochamad Ichsan Maoluddin bersyukur atas apa yang diraih oleh Pemprov Jawa Barat.
“Tapi kami di Komisi IV khusus dibagian infrastruktur terus mendorong agar pembangunan irigasi kemudian sarana-sarana jalan yang faktanya hingga kini bentangannua baru mencapai 70% yang terselasaikan, padahal kalau mengambil sampel di Kabupaten Bogor saja, itu jalan-jalan provinsi masih banyak yang harus ditangani dengan baik, belum lagi cerita di Priangan Timur,” kata Mochamad Ichsan.
Dirinya menilai, sesungguhnya bahwa hadiah atau juara itu haknya Pemerintah daerah dan ini sebagai bentuk penilaian Pemerintah Pusat terhadap Provinsi Jawa Barat.
“Tapi dengan raihan juara, perencaan pembangunan di daerah ini tidak menjadikan kita ditim itu merasa nyaman, tetap masukan-masukan infrastuktur Jawa Barat masih banyak butuh pembenahan, tetap kita suarakan di rapat dengan mitra kerja,” ungkapnya.
Legislator PKS ini menambahkan, jika orang berangkat dari anggaran, maka itu yang menjadikan tidak bisa berlanjut, karena cukup besar anggaran yang harus disediakan hampir puluhan triliun dari Bina Marga saja.
“Tetapi hal-hal itu tidak menjadikan upaya-upaya baik itu maintenance tidak bisa dilakukan, tetap bisa dilakukan hanya saja sekarang bagaimana pengawasan dilapangan dan kita (DPRD Jawa Barat) sering menemui dengan masyakat utamanya daerah-daerah yang menjadi kewenangan Jawa Barat, karena masih banyak butuh perbaikan, walaupun kita sudah sampaikan itu jadi alih-alihnya kalau ada anggota dewan yang sering bersuara di mitra kerja itu akan diprioritaskan,” tuturnya.
Mochamad Ichsan mengakui rajin dam intens menanyakan kepada dinas-dinas terkait pembangunan seperti Binamarga khsusunya coverage Bogor, Bekasi, Cianjur agar diprioritaskan oleh dinas tersebut.
“Saya terus suarakan di 3 kota tersebut, baik pun teman-teman dari dapil yang lain kita bisa suarakan kepada mitra kerja kita di Bina Marga misalnya kalau jalan dan irigasi,” imbuhnya.
Irigasi pun banyak ditemukan kondisinya yang belum layak seperti baru-baru ini Mochamad Ichsan bersama Komisi IV mendapati temuan di Kabupaten Indramayu.
“Banyak penanganan pintu air yang belum layak, misalnya memakai gedebong pisang itu sangat menyedihkan, kita pastikan itu dibuatkan ulir yang kuat agar bisa menyangga debit air sehingga saat diperlukan maka air itu masih bisa kita pakai untuk pengairan di sawah-sawah dan ladang,” tukasnya.
Bahlan terkadang Mochamad Ichsan menjelaskan ada OPD yang tidak bisa berbicara langsung kepada TAPD berarti disitulah fungsi anggota dewan yang menggerakannya.
“Mereka ibarat keatasan tidak bisa banyak menuntut, tapi kalau kita DPRD sebagai sparring partner di Pemerintahan eksekutif bisa, asal memang mereka (OPD) sampaikan, kita nanti disampaikan di rapat itu bersama TAPD,” pungkasnya, Senin (03/10/2022).
