BANDUNG, Inionline.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menjadi salah satu pembicara pada helatan West Java Investement Summit (WJIS) 2022, di The Trans Convention Center, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Rabu (5/10/2022).
Dirinya memaparkan beberapa masalah sektor pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Barat nerikut program-program yang dianggap solutif oleh Pemprov.
Setiawan mengatakan bahwa kebutuhan pasar yang lebih besar ketimbang ketersediaan barang, perebutan lahan pertanian dengan industri dan perumahan, mayoritas kepemilikan lahan dan ternak yang rendah, serta Kapasitas petani dinilai masih rendah untuk dapat meningkatkan produktivitas menjadi deretan masalah pertanian di Jawa Barat.
Kemudian Setiawan juga memaparkan program-program solutif untuk mengatasi deretan masalah tersebut diantaranya :
Program Petani Millenial
Urban Farming
Menghubungkan investor dengan petani lewat TaniHub
Program Desa Digital
Solusi-solusi ini sontak mendapat kritikan dari anggota DPRD Jawa Barat Asep Arwin Kotsara yang tergabung juga di Panitia khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat yang juga ikut menyoroti krisis lahan pertanian di Jawa Barat.
“Saya juga masuk di Badan anggaran (Banggar) DPRD Jabar lalu dapat info dari Komisi II juga, saat ini justru yang paling dibutuhkan oleh sektor pertanian adalah bantuan langsung tunai (blt) yang diakibatkan naiknya harga BBM bersubsidi,” ujar Asep Arwin saat dihubungi via telepon, Kamis (06/10/2022).
Selain itu jika melihat dari sisi penganggaran, justru pemaparan Sekda Jabar sangat kontradiktif dengan anggaran yang ada di sektor Pertanian Jawa Barat, hal inilah yang membuat Asep Arwin cukup geram terhadap kebijakan anggaran Pemprov Jabar.
“Contoh program petani milenial itu seperti misalnya dulu akan ada didaerah Garut, Cikajang sumbernya dari rapat fraksi PKS dimana ada lahan yang sudah dipetak-petak untuk petani milenial hanya aktualnya malah timbul disitu masalah banjir, artinya kemungkinan ada dampak lingkungannya selain itu para petani millenial ini tadinya berharap hasil panennya bisa dibayar oleh Pemprov ternyata Pemprov tidak mampu, akhirnya para petani millenial yang sudah pinjam modal ke bank menjadi terblacklist di bank sekian ratus juta totalnya banyak sekali disampaikan juga datanya kepada kami, jadi mereka merasa tertipu oleh program Petani Millenial ini,” ungkap Asep Arwin Kotsara.
Kemudian dari sektor pusat distribusi Provinsi yang bertujuan untuk menstabilkan harga pangan, sampai hari ini janji Gubernur Ridwan Kamil tersebut tak juga kunjung terealisasi.
“Sampai sekarang tidak selesai-selesai, setelah sekian tahun tidak terealisasi ini hanya janji-janji saja, itu juga kita akan jadikan gambaran di pandangan umum besok,” tukas Asep Arwin.
Tidak lupa ketika dirinya mendatangi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Asep Arwin menemukan fakta bahwa anggaran untuk membasmi hama se-Jawa Barat saat ini hanya tersisa 2 juta rupiah saja untuk digunakan se-Jawa Barat.
“Jadi boleh-boleh saja green assessment, hanya tolong realisasinya Pak Sekda itu juga dalam penganggaran masalah baik itu sarana dan pra sarana, penganggarannya pun harusnya mengarah ke green assessment tersebut, seperti saya sampaikan kemarin masalah multicultural bagaimana minimnya anggaran sektor pertanian, jadi pak Sekda berkoar-koar seperti itu tapi aktualnya kebijakan penganggarannya tidak kearah sektor pertanian,” pungkas legislator daerah pemilihan Kota Bekasi-Depok ini.
