Inionline.id – Menteri BUMN Erick Thohir meminta tambahan alokasi penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,88 triliun untuk perusahaan pelat merah pada 2023.
Menurut Erick, BUMN butuh PMN untuk menyelesaikan proyek strategis nasional (PSN) dan keberlangsungan usaha perusahaan.
“Mohon kalau Komisi VI DPR berkenan membantu mendorong tambahan Rp7,88 triliun dari PMN atau dari investasi,” ungkap Erick, dikutip dari Antara, Kamis (8/9).
Kementerian BUMN mengusulkan PNM untuk 10 BUMN sebesar Rp67,82 triliun. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menyetujui Rp41,31 triliun.
Dengan demikian, terdapat selisih lebih dari Rp20 triliun antara usulan Kementerian BUMN dengan alokasi di Nota Keuangan 2023.
Erick mencontohkan PT Hutama Karya (Persero) mengusulkan PMN sebesar Rp30,56 triliun untuk pembangunan Tol Trans Sumatera, tetapi Kemenkeu hanya menyetujui Rp28,9 triliun.
Kemudian, Defend ID mengusulkan PMN sebesar Rp3 triliun untuk pengembangan fasilitas dan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, dan amunisi baru. Namun, PMN yang disetujui hanya Rp1,75 triliun.
Lalu, PMN untuk Airnav hanya Rp660 miliar. Padahal, perusahaan mengusulkan PMN sebesar Rp790 miliar.
Selanjutnya, In Journey mengusulkan PMN sebesar Rp7,5 triliun untuk keperluan holding, IFG Rp6 triliun untuk kredit usaha rakyat (KUR), ID Food Rp2 triliun untuk ketahanan pangan, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp4,1 triliun untuk pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menurut Erick, pemerintah memiliki cadangan investasi sebesar Rp5,7 triliun yang bisa digunakan untuk menambah suntikan modal negara untuk enam BUMN tahun depan.
“Bila dimungkinkan, kalau nanti cadangan investasi itu bisa didapatkan sebesar Rp5,7 triliun. Kami berharap dari Komisi VI DPR tetap mendorong tambahan Rp7,88 triliun,” tutup Erick.
