Inionline.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat realisasi belanja bantuan sosial (bansos) di daerah baru sebesar Rp3,97 triliun per Agustus 2022.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan realisasi itu setara 34,65 persen dari total alokasi yang mencapai Rp11,45 triliun tahun ini. Dengan demikian, sisa dana masih tersisa Rp7,48 triliun.
“Anggaran bansos, anggaran dinas sosial dari Rp11,45 triliun total yang terpakai baru Rp3,97 triliun. Ada Rp7 triliun-Rp8 triliun belum terpakai,” ungkap Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (30/8).
Ia meminta sisa dana anggaran bansos itu segera direalisasikan agar tak menjadi selisih lebih pembiayaan anggaran atau SiLPA. Masing-masing pemerintah daerah (pemda) bisa menyalurkan sisa dana tersebut untuk membantu rakyat miskin.
“Sisa empat bulan masih Rp7 triliun lebih, daripada menjadi SiLPA lagi padahal rakyat memerlukan, segera ini buat skema untuk pemberian bansos oleh provinsi untuk rakyat miskin, oleh kabupaten kota kepada masyarakat yang memang membutuhkan,” jelas Tito.
Selain itu, ia mengatakan realisasi belanja tidak terduga (BTT) daerah baru Rp1,62 triliun per Agustus 2022. Angka itu setara 11,78 persen dari total alokasi yang sebesar Rp13,76 triliun.
“Masih ada empat bulan untuk belanjakan, cadangkan sebagian untuk bencana katakan 30 persen, lalu 70 persen untuk mengatasi inflasi dari sisa yang ada daripada menjadi SiLPA,” terang Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memaparkan realisasi penyerapan dana desa baru sebesar Rp47,64 triliun per 29 Agustus 2022. Jumlah itu setara 70,06 persen dari pagu di APBN yang sebesar Rp68 triliun.
“Ini disalurkan ke 74.712 desa,” tutur Abdul.
Ia mengatakan dana tersebut digunakan untuk BLT dana desa sebesar Rp13,07 triliun kepada 7.197.920 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebesar Rp1,9 triliun untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 679.837 warga desa.
Lalu, desa aman covid-19 sebesar Rp3 triliun, ketahanan pangan Rp8,23 triliun, dan kegiatan prioritas desa lain sebesar Rp20,55 triliun.
